AS Diminta Cegah Suriah Menormalisasi Hubungan Internasional

AS Diminta Cegah Suriah Menormalisasi Hubungan Internasional

AS Diminta Cegah Suriah Menormalisasi Hubungan Internasional

AS Diminta Cegah Suriah Menormalisasi Hubungan Internasional – Konflik Suriah bisa dianalisis dengan pendekatan hubungan internasional, hukum internasional, ataupun kombinasi keduanya.

Meskipun kedua disiplin ilmu tersebut terkait namun tulisan ini lebih ke hukum internasional. Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) telah meminta Presiden Joe Biden untuk mencegah pemerintah Suriah Bashar Al-Assad menormalisasi hubungannya dengan dunia internasional, terutama negara-negara Arab.

Mereka menyatakan keprihatinan karena sejumlah sekutu Washington di Timur Tengah terus menormalkan hubungan dengan Assad tanpa ada penolakan dari AS.

Meminta Biden berikan konsekuensi 

Dilansir The Syrian Observer, para senator dan anggota kongres meminta Biden untuk memberikan konsekuensi bagi negara yang ingin menormalkan hubungan dengan pemerintah Assad. Alasannya, Assad dikenal sebagai pemerintah yang otoriter dan berbahaya bagi rakyat sipil, seperti yang sudah terjadi di masa lampau.

“Persetujuan diam-diam dari keterlibatan diplomatik formal dengan rezim Suriah menjadi preseden berbahaya bagi otoriter yang berusaha melakukan kejahatan serupa terhadap kemanusiaan,” kata mereka.

Suriah dikeluarkan dari Liga Arab ketika gelombang protes Arab Spring pecah pada 2011 silam. Peristiwa itu disusul oleh perang saudara, yang dipicu oleh penindasan brutal terhadap protes anti-pemerintah, dan telah menewaskan lebih dari 500 ribu orang serta jutaan lainnya mengungsi.

Beberapa negara sudah memulihkan hubungannya dengan Suriah 
Joe Biden Didesak Cegah Normalisasi Negara Arab dengan Suriah

Selama bertahun-tahun, Suriah telah diisolasi dari komunitas internasional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara Arab telah memulihkan hubungan diplomatik dengannya. Hal itu memungkinkan Suriah untuk aktif kembali dalam forum regional.

Uni Emirat Arab menjadi negara pertama yang membuka kembali kedutaannya di Damaskus pada Desember 2018, setelah memutuskan hubungan pada 2012. Oman juga telah mengembalikan duta besar ke Suriah pada Oktober lalu.

Salah satu langkah terbesar hingga saat ini adalah pernyataan bahwa Damaskus akan menjadi tuan rumah Konferensi Energi Arab 2024. Konferensi itu akan mempertemukan anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak Arab (OAPEC) di ibu kota Suriah.

Biden tidak berencana untuk normalisasi dengan Suriah 
Joe Biden Didesak Cegah Normalisasi Negara Arab dengan Suriah

Pada September lalu, pemerintahan Biden memperjelas bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menormalkan atau meningkatkan hubungan dengan pemerintah Suriah. Namun, pemerintah telah dituduh melunakkan posisinya terhadap Suriah, terutama setelah mendorong rencana untuk menyediakan gas dan listrik ke Lebanon melalui Suriah.

Biden juga diserang oleh anggota kongres dari Partai Republik pada Juni lalu, karena pencabutan sanksi terhadap bisnis yang dimiliki oleh seorang pengusaha Suriah yang terkait dengan Assad.

“Mengingat kejahatan mengerikan Assad terhadap rakyat Suriah, AS telah lama menyatakan bahwa masyarakat internasional tidak dapat mengintegrasikan kembali rezim Suriah tanpa reformasi berarti yang menunjukkan akuntabilitas dan mencerminkan kehendak rakyat Suriah. Kami mendesak administrasi anda untuk memperkuat posisi itu,” kata anggota parlemen.

Sebagai bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun 2022 yang baru-baru ini disahkan, pemerintahan Biden diharuskan berbagi upayanya dalam mencegah negara-negara Arab menjalin hubungan dengan pemerintah Suriah.

Dalam perspektif hubungan internasional, serangan ke wilayah Suriah mewakili warisan lama perang dingin dan menjadikan lahan subur bagi proxy war. Namun sumber utama konflik sejatinya berasal dari perseteruan dalam negeri yang sangat rumit dari 4 (empat) pihak yaitu Rezim Assad, Kurdi, ISIS, dan para pemberontak. Masing-masing didukung oleh negara asing termasuk negara besar dan negara tetangga kecuali ISIS.

Sumbu utama konflik adalah sikap represif Pemerintah Suriah terhadap para demonstran pada 2011 sebagai rentetan dari Arab Spring yang menimbulkan perlawanan yang konsisten dari para demonstran atau oposan untuk menggulingkan Rezim Assad.

Perebutan kekuasaan di Suriah memasuki babak baru ketika Rezim Assad diduga kuat menggunakan gas kimia sarin terhadap penduduk sipil sehingga menimbulkan kegeraman dari para penduduk negeri dan komunitas internasional.