Bawaslu Menyampaikan Sejumlah Rekomendasi untuk Pemilu 2024

Bawaslu Menyampaikan Sejumlah Rekomendasi untuk Pemilu 2024

Bawaslu Menyampaikan Sejumlah Rekomendasi untuk Pemilu 2024 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Rekomendasi tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. “Terakhir adalah kami sampaikan beberapa catatan rekomendasi kami,” kata Ketua Bawaslu RI Abhan dalam RDP, Selasa (6/9/2021).

1. Empat rekomendasi Bawaslu kepada KPU
Bawaslu Beri 4 Rekomendasi untuk Pelaksanaan Pemilu 2024

Abhan membacakan empat rekomendasi Bawaslu ke KPU, yakni:

  1. Membenahi kendala regulasi/payung hukum pemilu yang masih tumpang tindih, tidak jelas dan multitafsir.
  2. Mendorong perbaikan manajemen penyelenggaraan teknis dan penyelenggaraan pengawasan pemilu.
  3. Mengoptimalkan koreksi administrasi terhadap akibat yang muncul dari tindakan pelanggaran hukum pemilu, guna memulihkan hak-hak peserta pemilu dan masyarakat serta mengembalikan integritas proses dan hasil pemilu.
  4. Mendorong prioritasisasi pendekatan sanksi administratif dalam penegakan hukum pemilu, dalam rangka memulihkan hak peserta pemilu dan masyarakat serta meningkatkan efek jera bagi para pelanggar.
2. KPU usul Pemilu 2024 digelar Februari 2024, Pilkada November

Digelar Serentak 2024, KPU Usul Penyelenggaraan Pemilu 21 Februari, Pilkada  20 November

Sebelumnya, KPU ingin tahapan pemilu dan Pilkada 2024 segera disetujui. Sebab, menurut Ketua KPU Ilham Saputra, banyak hal yang perlu dipersiapkan. Ilham mengatakan KPU mengusulkan agar Pemilu 2024 digelar pada 21 Februari 2024.

“Itu diselenggarakan pada 21 Februari 2024 tentu dengan mempertimbangkan, memberikan waktu yang memadai untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu dan penetapan hasil pemilu, dengan jadwal pencalonan pemilihan. Karena sekali lagi ini pertama kali kita menyelenggarakan pemilu dan pilkada di tahun yang sama,” kata Ilham saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (6/9/2021).

Sementara, pelaksanaan pilkada, KPU mengusulkan agar digelar pada 27 November 2024. Tanggal ini dipilih sesuai peraturan perundang-undangan, yakni mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016, yang juga merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 dan Perppu Nomor 1 Tahun 2014.

“Bahwa disebutkan di situ pemilihan berlangsung November 2024. Dengan dasar hukum tersebut kami mengusulkan penyelenggara pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pada 27 November 2024 dengan melihat, mengacu pada tahapan persiapan pemilihan 2018 yang 12 bulan, persiapan Pemilu 2019 yang 20 bulan, dan persiapan pemilihan 2020 September-Desember yang berlangsung 15 bulan,” ujar Ilham, sambil mengingatkan Pilkada 2020 sempat ditunda pelaksanaannya.

3. Ini rencana tahapan pemilu yang disiapkan KPU
Bawaslu Beri 4 Rekomendasi untuk Pelaksanaan Pemilu 2024

Lebih lanjut, Ilham mengatakan, KPU sepakat tahapan Pemilu 2024 dimulai 25 bulan sebelum hari pemungutan suara. Berikut tahapan Pemilu 2024 yang diusulkan KPU:

– Verifikasi kepengurusan partai politik (parpol) penelitian dan perbaikan 30 hari.
– Durasi verifikasi faktual parpol tingkat provinsi, kabupaten/kota 53 hari.
– Durasi pembentukan PPK, PPS, PPLN 90 hari.
– Durasi pemutakhiran data pemilih 30 hari.
– Kampanye 120 hari.
– Perubahan pemungutan suara dari 28 Februari menjadi 21 Februari.
– Masa kerja PPK, PPS untuk pilkada 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah pilkada.
– Durasi pencalonan kepala daerah 18 hari.
– Durasi masa kampanye calon kepala daerah 60 hari.