Crazy Rich Samin Tan yang Jadi Buronan KPK Akan Disidang

Crazy Rich Samin Tan yang Jadi Buronan KPK Akan Disidang

Crazy Rich Samin Tan yang Jadi Buronan KPK Akan Disidang – Korupsi atau rasuah ( dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Tersangka dugaan kasus korupsi pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Samin Tan, bakal segera disidang.

Kepastian itu didapat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan barang bukti pemilik PT Borneo Lumbung Energi itu ke penuntutan.

“Hari ini tim penyidik melaksanakan tahap kedua (penyerahan tersangka dan barang bukti) tersangka ST kepada tim jaksa penuntut umum (JPU) karena sebelumnya melakukan penelitian kelengkapan berkas perkara sehingga dinyatakan lengkap,” Dilansir dari Download Apk IDNPlay kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK bidang Penindakan Ali Fikri dalam keterangan pada Jumat (4/6/2021).

1. Sidang Samin Tan bakal dilakukan di PN Tipikor Jakarta Pusat
KPK berhasil menangkap buronan KPK Samin Tan yang diduga memberi suap Rp5 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih untuk kepentingan proses pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kalimantan Tengah (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Ali mengatakan, penahanan Samin Tan selanjutnya menjadi tanggung jawab tim Jaksa Penuntut Umum KPK selama 20 hari dari 3-22 Juni 2021 di Rutan Gedung Merah Putih KPK. Dalam waktu 14 hari kerja, JPU bakal menyusun dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan Tidak Pidana Korupsi.

“Persidangan akan digelar di PN Tipikor Jakarta Pusat,” kata Ali.

2. Samin Tan ditetapkan jadi tersangka pada 15 Februari 2019

Kasus Samin Tan ini bermula dari kasus proyek PLTU Riau-1 yang salah satunya menyeret nama Eni Saragih sebagai penerima suap. Saat itu, ia terbukti menerima suap Rp4,75 miliar dari Johannes Budistrisno, pemilik Blackgold Natural Resources Ltd. dalam kasus proyek PLTU Riau-1.

Kemudian KPK mengembangkan kasus tersebut hingga akhirnya menetapkan Tan sebagai tersangka pada 15 Februari 2019. Sebelumnya, Tan pernah diperiksa sebagai saksi untuk mantan Menteri Sosial, Idrus Marham dalam kasus suap PLTU Riau-1.

Kasus ini bergulir ketika Kementerian ESDM memutus Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) pada Oktober 2017. Tan sebagai pemilik PT BLEM telah mengakuisisi PT AKT.

Ia diduga meminta bantuan ke beberapa pihak untuk menyelesaikan masalah itu, di antaranya Eni Saragih. Sebagai anggota DPR di Komisi Energi, Eni menyetujui permintaan Tan.

Tan memberi hadiah pada Eni Saragih sebesar Rp5 miliar agar membantunya melobi Kementerian ESDM dan memperpanjang PT AKT. Eni Saragih memanfaatkan forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM untuk memengaruhi mereka agar mau menyelesaikan masalah PKP2B pada PT AKT.

3. Samin Tan sempat jadi buronan KPK
KPK resmi menahan buronan KPK Samin Tan yang diduga memberi suap Rp5 miliar kepada Eni Maulani Saragih untuk kepentingan proses pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kalimantan Tengah (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Tan mangkir dari dua kali panggilan pemeriksaan oleh KPK. Pada 28 Februari 2020, KPK telah mengirimkan surat panggilan untuk Tan. Lalu, pada 2 Maret 2020, Tan juga tak hadir dan tidak memberikan alasan yang patut atas panggilan KPK.

Alhasil, KPK memasukkan salah satu pengusaha pria terkaya di Indonesia ini ke dalam daftar pencarian orang (DPO) pada 6 Mei 2020.

Setelah buron hampir satu tahun, Samin Tan ditangkap oleh KPK di sebuah kafe di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Setelah diperiksa, tim penyidik KPK menahan Tan di rutan KPK selama 20 hari untuk keperluan pengembangan kasus dugaan suap kepada Eni Saragih.

Diduga uang suap sebesar Rp5 miliar itu diberikan Tan melalui staf dan tenaga ahli Eni Saragih di DPR pada Juni 2018. Ia memberikannya dalam dua gelombang, yakni pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar.