Kini Bayar Pajak dan Tiket Wisata Bisa Pakai Digital QRIS

Kini Bayar Pajak dan Tiket Wisata Bisa Pakai Digital QRIS

Kini Bayar Pajak dan Tiket Wisata Bisa Pakai Digital QRISQuick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah benar-benar diterapkan Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana.

Usai digitalisasi di pasar tradisional, hari ini Mas Bup, Dilansir dari Download Apk IDNPlay panggilan akrabnya, meluncurkan Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah dan Tiket Wisata Non Tunai di Pendopo Panjalu Jayati, (8/6/21).

1. Sudah didukung Bank Indonesia dan Bank Jatim
Praktis! Kini Bayar Pajak dan Tiket Wisata Bisa Pakai QRISHanindhito Himawan Pramana saat mendaftar ke KPU Kabupaten Kediri (IDN Times/Bramanta Pamungkas)

Menurutnya, transformasi digital melalui implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) ini diperuntukkan kepada masyarakat sebagai wajib pajak dan penikmat wisata.

Digitalisasi pembayaran pajak daerah dan tiket wisata nontunai ini didukung Bank Indonesia dan Bank Jatim dengan cara pembayaran melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standart) dan virtual account.

2. Pembayaran nontunai fokus pada pajak dan wisata
Praktis! Kini Bayar Pajak dan Tiket Wisata Bisa Pakai QRISIlustrasi penggunaan QRIS. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Pada tahap awal ini, ada lima jenis pajak daerah yang bisa dibayarkan dengan QRIS dan virtual account meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan BPHTB.

Dengan menggunakan smartphone, masyarakat dimudahkan dalam melakukan pembayaran pajak dan pembayaran tiket wisata tanpa uang tunai. Cukup dengan aplikasi uang elektronik, dompet elektronik atau mobile banking.

3. Ke depan, akan makin difokuskan untuk pembayaran nontunai
Praktis! Kini Bayar Pajak dan Tiket Wisata Bisa Pakai QRIS

Selanjutnya, ke depan semua jenis pajak dan retribusi daerah akan berproses untuk dilakukan pembayaran nontunai.

“Karena kemarin kita sudah menandatangani TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah), maka ini bagian dari komitmen kami untuk mempercepat digitalisasi daerah. Walaupun fakta di lapangan tidak bisa dipungkiri terkadang masyarakat masih memilih jalur-jalur konvensional. Tapi paling tidak pemerintah sudah menyiapkan infrastrukturnya. Sepuluh tahun mendatang ini bukanlah hal yang asing di Kabupaten Kediri,” ujar Hanindhito.

Hanindhito juga menambahkan, sosialisasi pembayaran nontunai akan dilakukan oleh instansi terkait yaitu Bapenda serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Rencana kedepan, digitalisasi ini akan dilaksanakan di seluruh sektor pelayanan masyarakat.