MA Amerika Serikat Resmi Menolak Memblokir Larangan Aborsi

MA Amerika Serikat Resmi Menolak Memblokir Larangan Aborsi

MA Amerika Serikat Resmi Menolak Memblokir Larangan Aborsi – Makamah Agung AS  membuat keputusan mengagetkan yaitu menolak permintaan darurat dari pihak  penyedia aborsi dan kesehatan wanita untuk memblokir larangan aborsi setelah enam minggu kehamilan.

Keputusan  yang sudah  mulai berlaku di Texas pada Rabu pagi  menjadi pukulan  berat bagi hak – hak aborsi dengan meninggalkan undang – undang negara bagian yang melarang sebagian besar aborsi.

Keputusan Makamah Agung ini merupakan tonggak utama dalam perjuangan atas aborsi, karena “lawan” telah berusaha selama beberapa dekade untuk memutar kembali akses ke prosedur tersebut.

1. Perolehan suara 5-4 untuk keunggulan penolakan pemblokiran larangan aborsi

Dilansir dari The Guardian, Mahkamah Agung secara resmi mengizinkan undang-undang di Texas yang melarang sebagian besar tindakan aborsi, melucuti sebagian besar hak wanita untuk melakukan aborsi di negara bagian terbesar kedua di Amerika Serikat.

Perolehan suara 5-4 untuk keunggulan penolakan pemblokiran larangan tersebut yang mulai berlaku pada hari Rabu waktu setempat.

Mahkamah Agung Amerika Serikat menjelaskan dalam mencapai kesimpulan ini, pihaknya menekankan bahwa tidak bermaksud untuk menyelesaikan secara definitif setiap klaim yurisdiksi atau substantif dalam gugatan para pemohon.

Mereka menambahkan secara khusus, perintah ini tidak didasarkan pada kesimpulan apa pun tentang konstitusionalitas hukum Texas dan sama sekali tidak membatasi tantangan lain yang sesuai secara prosedural terhadap hukum Texas, termasuk di Pengadilan Negara Bagian Texas.

Ketua Hakim, John Roberts, bersama para anggota hakim Stephen Breyer, Sonia Sotomayor, dan Elena Kagan, justru memiliki perbedaan pendapat.

Setelah pihak Mahkamah Agung menolak untuk mengizinkan peninjauan segera atas undang-undang tersebut sebelum diberlakukan, penentang tindakan tersebut meminta peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Bahkan sebelum kasus Texas tiba di Mahkamah Agung, para hakim telah merencanakan untuk menangani masalah hak aborsi dalam kasus besar setelah pengadilan mulai mendengarkan argumen lagi di musim gugur ini.

2. UU tersebut secara serempak mengurangi akses aborsi di negara bagian tersebut

ibatkan Negara Bagian Mississippi, yang meminta untuk diizinkan menegakkan larangan aborsi setelah 15 minggu kehamilan.

Sementara selusin negara bagian lainnya telah meloloskan undang-undang serupa yang disebut “detak jantung” justru diblokir oleh pihak pengadilan. Versi Texas merupakan versi yang sengaja dirancang untuk melindungi pejabat pemerintah dari penegakan hukum dan dengan demikian membuat tantangan hukum lebih sulit untuk diamankan.

Hal ini justru mendorong setiap warga negara Amerika Serikat untuk mengajukan gugatan perdata terhadap penyedia aborsi atau siapa pun yang membantu atau bersekongkol dengan prosedur tersebut.

Undang-undang segera dan secara serempak mengurangi akses aborsi di Texas dan kemungkinan akan memaksa banyak klinik aborsi yang pada akhirnya ditutup.

Ini akan mencegah sebagian besar wanita Texas yang 85 persen mengakses layanan aborsi, karena sebagian besar tidak menyadari bahwa mereka hamil muda dalam usia 6 minggu.

Direktur Eksekutif Kelompok Pendukung Aborsi Dana Lilith, Amanda Williams, mengatakan akses aborsi akan dilemparkan ke dalam kekacauan mutlak dan ia juga sungguh tidak percaya bahwa politisi Texas telah lolos dari hukum yang menghancurkan serta kejam ini yang merugikan banyak orang.

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengutuk undang-undang baru tersebut pada hari Rabu dan menegaskan kembali dukungan Gedung Putih untuk hak aborsi.

Menurut Biden, hukum Texas yang ekstrem ini secara terang-terangan melanggar hak konstitusional yang ditetapkan di bawah Roe v Wade dan ditegakkan sebagai preseden selama hampir setengah abad.

3. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan aborsi dapat dituntut
Mahkamah Agung AS Tolak Blokir Larangan Aborsi di Texas

Sejak keputusan Mahkamah Agung tahun 1973 di Roe v Wade, wanita Amerika Serikat memiliki hak untuk menggugurkan kandungan sampai janinnya hidup, yaitu mampu bertahan hidup di luar rahim dan ini biasanya antara 22 dan 24 minggu usia kehamilan.

Apa yang disebut pada undang-undang pelarangan aborsi setelah usia 6 minggu kehamilan, pada titik ketika banyak wanita tidak tahu bahwa mereka hamil.

American College of Obstetricians and Gynecologists mengatakan istilah “detak jantung” menyesatkan dan apa yang terdeteksi pada tahap ini adalah sebagian dari jaringan janin yang akan menjadi jantung saat embrio berkembang.

Undang-undang Texas memberlakukan larangannya dengan pendekatan yang tak biasa, yakni undang-undang ini memberdayakan setiap warga negara untuk menuntut siapa pun yang membantu dan bersekongkol dengan tindakan aborsi ilegal.

Selain itu, undang-undang membuat pengecualian dalam kasus darurat medis, yang memerlukan bukti tertulis dari dokter, tetapi tidak untuk kehamilan akibat perkosaan atau inses.

Wanita Texas yang ingin melakukan aborsi setelah berusia 6 minggu harus melakukan perjalanan melintasi batas negara bagian atau seperti yang diperkirakan oleh Guttmacher Institute, yang rata-rata mencapai 399 km.

Sebagian besar pembatasan aborsi yang telah diusulkan sebelumnya mengandalkan hukuman pidana atau beberapa bentuk hukuman peraturan.

Undang-undang Texas sebaliknya memberi wewenang hak sipil pribadi untuk bertindak, yang memungkinkan orang untuk menuntut dalam penegakkan hukum bahkan jika mereka sendiri tidak dirugikan.

Warga Amerika Serikat biasa, baik dari Texas atau tempat lain, kini mungkin dapat meminta ganti rugi hingga 10 ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp142,8 juta di pengadilan sipil terhadap penyedia aborsi dan dokter serta mungkina siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut.

Itu berarti orang-orang seperti staf klinik, anggota keluarga, atau pendeta yang mendorong atau mendukung prosedur ini secara teori dapat dituntut secara hukum.

Dalam penjelasan yang tidak ditandatangani, mayoritas pengadilan mengatakan keputusan itu “tidak didasarkan pada kesimpulan apa pun tentang konstitusionalitas hukum Texas” dan memungkinkan tantangan hukum untuk dilanjutkan.