Parlemen Eropa Beri Ancaman Sanksi ke Para Pejabat Lebanon

Parlemen Eropa Beri Ancaman Sanksi ke Para Pejabat Lebanon

Parlemen Eropa Beri Ancaman Sanksi ke Para Pejabat Lebanon – Parlemen Eropa (European Parliament, disingkat EP) adalah satu-satunya lembaga Uni Eropa (EU) parlementer yang dipilih secara langsung oleh warga negara Eropa.

Bersama dengan Dewan Uni Eropa (juga dikenal sebagai “Dewan”), tidak boleh dipertukarkan dengan Dewan Eropa dan Majelis Eropa, menjalankan fungsi legislatif Uni Eropa.

Parlemen Eropa memberikan ancaman sanksi kepada para pejabat Lebanon yang terlibat dalam kasus korupsi dalam pernyataannya. Mayoritas anggota parlemen mendukung resolusi tersebut dengan perolehan suara sebesar 571 suara dari 681 anggota.

1. Tindakan para pejabat Lebanon telah menjerumuskan negaranya sendiri ke dalam kemiskinan

Dilansir dari Aljazeera.com, parlemen Eropa telah mengadopsi resolusi yang menyerukan Uni Eropa untuk mengadopsi sanksi yang ditargetkan pada pejabat Lebanon yang terlibat dalam kasus korupsi dan menghalangi penyelidikan ledakan Pelabuhan Beirut.

Dalam pemungurtan suara pada Kamis waktu setempat, sebanyak 571 dari 681 anggota parlemen Eropa mendukung resolusi itu, yang mengutuk partai politik di Lebanon atas krisis ekonomi yang menghancurkan negara itu serta telah menjerumuskan sekitar tiga perempat populasi ke dalam kemiskinan dan karena menunda pemulihan serta akuntabilitas ekonomi.

Resolusi yang dipelopori oleh anggota parlemen Eropa, Christophe Grudler, yang tergabung dalam blok Renew Europe, mendesak Uni Eropa untuk mempertahankan tekanan pada para pemimpin politik Lebanon, di mana sebuah pemerintahan dibentuk pekan lalu setelah lebih dari setahun terjadi kebuntuan politik.

Resolusi tersebut terutama mengutuk penolakan rencana bailout yang disetujui International Monetary Fund (IMF) yang diajukan pemerintahan Lebanon sebelumnya.

Dikatakan para legislator dan pemimpin politik Lebanon menolak rencana tersebut sebagai akibat dari kepentingan pribadi dalam menjaga kepentingan bank-bank Lebanon serta menghentikan audit forensik Bank Sentral sementara gubernurnya, Riad Salameh, sedang diperiksa oleh Prancis karena kasus pencucian uang.

Resolusi itu juga mengecam para pejabat karena menghalangi penyelidikan ledakan Pelabuhan Beirut dan menggemakan seruan dari kelompok HAM internasional, Human Rights Watch dan Amnesty International, serta beberapa dari keluarga korban untuk misi pencarian fakta internasional dan independen.

2. Menurut Kepala Kebijakan Uni Eropa, sejak pemerintah Lebanon dibentuk, sanksi yang ditargetkan tidak mungkin diterapkan

Meskipun beberapa anggota parlemen selama debat yang didedikasikan untuk Lebanon pada Selasa (14/9) lalu mendesak Dewan untuk menjatuhkan sanksi, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell Fontelles, mengatakan bahwa sejak pemerintahan di Lebanon telah dibentuk, sanksi yang ditargetkan tidak mungkin diterapkan.

Menurutnya, apa yang harus dilakukan saat ini adalah mendesak pemerintah baru untuk menghadapi masalah negara, menghadapinya secara kredibel, transparan, independen dari kepentingan sementara dan memberinya alasan serta argumen untuk melanjutkan bantuan keuangan.

Uni Eropa sendiri telah menugaskan ke Lebanon sebesar 2,8 miliar euro atau setara dengan Rp47 triliun dalam 10 tahun terakhir, di mana sebesar 2 miliar euro atau setara dengan Rp33,5 triliun di antaranya mendukung bantuan kemanusiaan untuk membantu menangani limpahan krisis Suriah.

Ia menegaskan pihaknya tidak akan mengurangi bantuan untuk Lebanon, justru sebaliknya akan berusaha meningkatkannya serta menambahkan akan mencoba memfasilitasi kesepakatan dengan IMF dan akan melihat apakah mungkin untuk mengirim Misi Pengamatan Pemilu untuk Pemilu berikutnya yang akan digelar pada Mei 2022 ini.

3. Ahli politik menilai resolusi keras dari Uni Eropa merupakan upaya untuk menegaskan kembali pengaruh negosiasi dan posisi kekuasaannya
Pejabat Lebanon Terlibat Korupsi, Parlemen UE Ancam Sanksi

Seorang ahli politik sekaligus profesor urusan politik Timur Tengah di Lebanese American University, Prof. Imad Salamey, mengatakan resolusi keras dari Eropa adalah upaya untuk menegaskan kembali pengaruh negosiasi dan posisi kekuasaannya.

Menurut Salamey, Uni Eropa yang dipimpin oleh Prancis pada khususnya sedang mencoba untuk menunjukkan sikap dan kemampuan yang kuat untuk menghukum mereka yang menentang pedomannya.

Ia menambahkan ini juga mengirimkan pesan yang kuat kepada politisi Lebanon bahwa Eropa tetap menjadi pemain kunci serta tidak menggusur negara itu untuk kepentingan Iran atau Suriah.

Pemerintah Lebanon sendiri belum berkomentar terkait resolusi tersebut.

Penasihat politik untuk blok Renew Europe di parlemen Eropa, Schams El Ghoneimi, mengatakan resolusi tersebut dapat menandakan potensi pergeseran kebijakan Uni Eropa ke Lebanon.

Ia menjelaskan pihaknya beralih dari pernyataan yang menyerukan reformasi ke rezim sanksi Uni Eropa terhadap mereka yang menghalangi reformasi anti-korupsi di Lebanon.

Resolusi itu dapat menciptakan ruang politik bagi negara-negara Eropa untuk mengambil sikap dan tindakan lebih keras terhadap otoritas Lebanon karena kasus korupsi serta untuk menghambat reformasi dan mekanisme akuntabilitas.

Parlemen dipilih secara langsung oleh warga negara Eropa (sebagai akibatnya, setiap warga negara Anggota Uni Eropa memiliki kewarganegaraan negara masing-masing dan kewarganegaraan Uni Eropa) setiap lima tahun dan dengan hak pilih universal sejak 1979.

Akan tetapi, jumlah pemilih pada pemilihan umum Parlemen Eropa terus-menerus menurun pada setiap pemilihan umum sejak tahun tersebut dan berada di bawah 50% sejak tahun 1999. Jumlah pemilih pada 2014 bertahan di 42,54% dari pemilih Eropa.