Pemerintah Berencana Memindahkan Ibu Kota Negara Pada 2024

Pemerintah Berencana Memindahkan Ibu Kota Negara Pada 2024

Pemerintah Berencana Memindahkan Ibu Kota Negara Pada 2024 – Pemerintah telah menyerahkan surat presiden (Surpres) beserta Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) kepada DPR RI pekan lalu. Dalam draft RUU IKN yang diterima CNBC Indonesia, pemindahan status ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) akan dilakukan pada Semester I-2024.

“Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN dilakukan pada Semester I-2024 dan akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden,” bunyi Pasal 3 RUU IKN, seperti dikutip Kamis (14/10/2021).

Velix mengatakan rencana tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang masih dalam proses penyusunan menjadi undang-undang. “Dalam RUU ini kita memberikan muatan tentang pemindahan status IKN kita yang seringkali ditanya kapan. Kami rencanakan semester I 2024, ini termasuk dalam aspek pemindahan ibu kota.”

1. RUU memuat visi dan prinsip pengelolaan IKN
Bappenas: Ibu Kota RI akan Pindah pada Semester I 2024 | Limapagi | LINE  TODAY

Velix mengatakan bahwa RUU tentang IKN juga memuat visi dan prinsip pengelolaan IKN yang diharapkan bisa menjadi kota dengan aktivitas yang berkelanjutan dan menggerakkan perekonomian nasional.

“Ketika center of growth pindah dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, kita harap ada perubahan dalam konteks redistribusi pembangunan wilayah, redistribusi klaster ekonomi, kemudian juga konsep superhub konektivitas, itu dapat terjadi dan titik pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata,” ucapnya.

Velix juga menyebut bahwa dalam RUU tentang IKN, pemerintah berencana membangun ibu kota negara di wilayah Kalimantan Timur dengan lahan seluas 256 ribu hektar.

“Lahan tersebut akan dibagi untuk kawasan inti atau pusat pemerintahan sekitar 56 ribu ha dan pengembangan IKN sekitar 199 ribu hektar,” kata Velix.

2. Akan ada kepala daerah yang merangkap kepala otoritas IKN
Ibu Kota Negara Direncanakan Pindah ke Kalimantan pada Semester I 2024

Menurut Velix, dalam RUU tentang IKN pemerintah juga memuat rencana induk pengelolaan IKN yang berisi strategi pentahapan dan langkah-langkah serta regulasi yang dibutuhkan.

“Kemudian juga terkait bentuk dan susunan pemerintahannya. Ini status pemerintahannya daerah khusus IKN yang akan ditetapkan setelah terdapat kesepakatan dengan DPR,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa Presiden RI nantinya akan menetapkan kepala daerah yang merangkap kepala otoritas IKN selama lima tahun. Kepala daerah ini dibantu oleh wakil kepala daerah khusus IKN.

“Kemudian kita juga buat penataan ruang, ada aspek pertanahan, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan keamanan serta ketahanan. Penataan ruang menjadi penting karena kita menjadi bagian dari Kalimantan Timur, sehingga penting untuk menempatkan IKN dalam tata ruang provinsi Kaltim dan Pulau Kalimantan,” katanya.

3. Jokowi akan konsultasikan detail pemindahan ibu kota
Jokowi Sebut Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Terus Jalan, Butuh Waktu  15-20 Tahun

Velix juga mengatakan bahwa Presiden Joko “Jokowi” Widodo akan menkonsultasikan bagaimana detail pemindahan ibu kota yang akan dilakukan, penamaannya, dan status perpindahannya.

Hal itu termasuk pemindahan kementerian dan lembaga dalam negeri, lembaga luar negeri, pengalihan atas tanah, dan aspek pendanaan.

“Di bagian akhir Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, kita telah buat kerangka waktu untuk membuat turunan aturannya setelah disahkan yang kita rencanakan selesai dalam dua bulan,” kata Velix.