Pemerintah Kuba Murka dan Mengancam Akan Menuntut Facebook

Pemerintah Kuba Murka dan Mengancam Akan Menuntut Facebook

Pemerintah Kuba Murka dan Mengancam Akan Menuntut Facebook – Menteri luar negeri Kuba mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap Facebook, selanjutnya menuduh bahwa jaringan media social itu mengabaikan kelompok-kelompok yang mencoba memanipulasi opini publik di pulau Karibia itu.

Pemerintah Kuba mengancam akan menuntut Facebook. Ancaman itu disampaikan, menyusul tuduhan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu mendukung protes pro demokrasi pada 15 November mendatang.

Pada Juli lalu, Kuba diguncang demonstrasi terbesar dalam beberapa dekade terakhir yang menginginkan perubahan ke arah demokrasi. Namun, pemerintah setempat menduga aksi protes itu di-backing oleh AS.

1. Pemeritah sebut Facebook dapat dituntut lantaran melanggar hukum internasional

Ancaman tuntutan dilayangkan sebab platform media sosial itu diduga menyediakan layanan bagi para pemberontak untuk menggelar demonstrasi. Ada pun protes besar pada 15 November nanti merupakan aksi lanjutan dari demonstrasi Juli lalu.

Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez, mengatakan bahwa para pemberontak tengah mengorganisasikan kegiatannya melalui grup Facebook dengan nama Archilpielago. Bahkan, aksi itu diduga sudah melanggar kebijakan yang berlaku dalam media sosial itu sendiri.

Para pemberontak dituding memanipulasi algoritma dan mengubah mekanisme geolokasi untuk meningkatkan jumlah anggota. Padahal, diketahui bahwa pemilik akun tersebut berada di luar negeri, terutama di Florida dan teritori AS lainnya.

Menurut Rodriguez, Facebook bisa dituntut karena melanggar hukum di AS dan internasional.

“Berdasarkan apa yang terjadi, Facebook yang mengaku mengikuti aturan hukum dapat dikenakan tuntutan atas kasus di Kuba,” katanya, dikutip dari Reuters.

2. AS dituding berusaha menggoyahkan kestabilan di Kuba

Selain itu, Rodriguez juga menuding AS berada di balik rencana demonstrasi dengan memanfaatkan Facebook.

Bahkan, ia menuding Washington berupaya membantu para pemberontak agar dapat melangsungkan aksi protes untuk menggoyahkan kestabilan di Kuba. AS disebut sedang membuat skenario polarisasi ekstrem kepada masyarakat Kuba, yang dikenal dengan istilah soft coup, dilansir Prensa Latina,.

“Kebijakan AS tengah gagal. Ini tidak dapat terealisasi. Ini tidak akan bekerja untuk 60 tahun ke depan. Ini juga tidak akan berhasil dilakukan untuk saat ini maupun masa yang akan datang” ungkap Rodriguez.

Terkait masalah ini, Pemerintah AS dan Facebook masih belum memberikan komentar apapun. Di samping itu, pemimpin grup Archilpielago, Yunior Garcia, juga belum menanggapi apapun perihal ungkapan dari Pemerintah Kuba.

3. Demonstrasi disebabkan embargo AS kepada Kuba
Kuba Ancam Tuntut Facebook Sebab Dituduh Dukung Aksi Demonstrasi

Global Times mengabarkan bahwa Kuba telah dilanda protes besar-besaran pada Juli lalu dan disebut sebagai aksi demonstrasi terbesar sejak 1994. Unjuk rasa dipicu krisis pangan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Namun, negara Karibia itu tengah terkungkung dalam jeratan embargo AS  yang sudah berlangsung sejak 60 tahun silam. Hal itu membuat Kuba tidak dapat menerima bantuan kemanusiaan setelah diterpa krisis ekonomi besar akibat pandemik COVID-19.

Presiden AS Joe Biden juga enggan mencabut embargo dan sanksi yang diberikan kepada Kuba, meski negara komunis itu tengah dihadapkan dengan krisis ekonomi. Bahkan, AS juga menolak resolusi dari Majelis Umum PBB yang mengecam embargo kepada Kuba.

Rodriguez juga mengatakan bila AS sempat menawarkan bantuan vaksin COVID-19 kepada Kuba. Namun, Pemerintah Kuba menolaknya dengan dalih sudah menginokulasi hampir seluruh penduduknya dengan vaksin buatan dalam negeri.

Lebih jauh lagi Bruno Rodriguez mengatakan platform digital Facebook menampung kelompok orang yang tinggal di luar Kuba, khususnya di AS, yang mengubah algoritme dan geotag untuk mensimulasikan kehadiran besar mereka di Kuba untuk memengaruhi opini dan mengacaukan masyarakat Kuba.

Musim panas ini, Kuba dilanda protes terbesar sejak 1994, dipicu oleh kemarahan atas kekurangan makanan, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya. Negara pulau itu telah berada di bawah embargo AS selama hampir 60 tahun. Embargo telah mencegah kedatangan bantuan kemanusiaan di negara kepulauan tersebut selama pandemi.

Presiden Biden, terlepas dari situasi ekonomi Kuba yang mengerikan, sejauh ini menolak untuk menghapus sanksi apa pun yang dijatuhkan oleh pendahulunya dari Partai Republik, Donald Trump. Pada tanggal 23 Juni, Amerika Serikat memberikan suara menentang resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk embargo terhadap Kuba yang diadopsi oleh mayoritas dari 184 negara lain.