Permenkes Jadi Dasar Adanya Vaksinasi Gotong Royong Individu

Permenkes Jadi Dasar Adanya Vaksinasi Gotong Royong Individu

Permenkes Jadi Dasar Adanya Vaksinasi Gotong Royong Individu – Program vaksinasi gotong royong adalah program yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebelumnya, vaksinasi gotong royong diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 tahun 2021, tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19.  Program vaksinasi gotong royong sudah dimulai sejak setelah Idul Fitri, yaitu pada 17 Mei 2021.

Melansir dari Permenkes Nomor 10 tahun 2021, vaksinasi gotong royong ditujukan kepada karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain dalam keluarga yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha. Maka dari itu, penerima vaksin gotong royong tidak dipungut biaya atau gratis. Biaya pembelian vaksin dibebankan kepada perusahaan atau badan hukum yang menaungi pekerja.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, blak-blakan mengungkap kronologi terbitnya Peraturan idn poker android Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua Atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemik COVID-19. Permenkes tersebut menjadi dasar adanya vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksin berbayar yang saat ini menuai polemik di tengah pandemik.

1. Vaksin Gotong Royong lambat munculkan sejumlah opsi
Menkes Budi Blak-blakan Ungkap Kronologi Vaksin Individu Berbayar

Berdasarkan diskusi saat itu, lanjut Budi, maka menghasilkan sejumlah poin, apakah vaksin Gotong Royong akan dibuka ke rumah sakit di sejumlah daerah dengan vaksin program, atau untuk anak, ibu hamil, menyusui, termasuk juga individu.

“Kemudian ini dibahas bersama karena memang hasil kesimpulannya seperti itu di rapat di KPC-PEN. Lalu sempat kita bawa ke rapat terbatas pada 28 Juni, habis dari situ kemudian Kemenko Perekonomian memberikan masukan sebagai KPC-PEN, kemudian kita harmonisasi kita keluarkan,” terang Menkes.

2. Seharusnya vaksin Gotong Royong lebih cepat
Menkes Budi Blak-blakan Ungkap Kronologi Vaksin Individu Berbayar

Budi mengungkapkan, keputusan tersebut diambil karena vaksin Gotong Royong masih bisa ditingkatkan peranannya untuk mempercepat vaksinasi.

“Seharusnya vaksin Gotong Royong ini kita lihat, harusnya masih bisa lebih cepat, karena swasta kan harusnya lebih cepat geraknya dari pada pemerintah untuk bisa mengakselerasi cakupan vaksinasi ini,” kata Menkes.

3. Vaksin Gotong Royong tidak menggunakan APBN
Jokowi Izinkan Pekerja Asing Dapat Vaksin Gotong Royong

Alasan berikutnya, Budi menegaskan, vaksin Gotong Royong tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Jadi benar-benar menggunakan uang dari BUMN dan perusahaan swasta. Tidak ada keterlibatan Kementerian Kesehatan dan negara sebenarnya, dari sisi anggaran,” katanya.

4. Rakyat masih bisa mendapatkan akses program vaksinasi gratis
Menkes Budi Blak-blakan Ungkap Kronologi Vaksin Individu Berbayar

Selanjutnya, Budi menyampaikan, vaksin Gotong Royong merupakan opsi yang tidak harus diambil masyarakat. Sehingga, semua rakyat masih bisa mendapatkan akses program vaksinasi gratis.

Selain itu, jenis vaksin yang diberikan dalam vaksin Gotong Rotong sudah ditetapkan hanya Sinopharm dan Cansino. Jadi, tidak berbenturan dengan vaksin program.

“Dan diskusinya waktu itu juga disampaikan bahwa karena ini biaya ditanggung individu, ini dapat meringankan beban APBN. Itu adalah landasan pemikiran pemerintah, sehingga akhirnya udahlah kita buka, kelima hal ini bisa tercapai, dan VGR yang lamban ini penetrasinya bisa naik dan bisa menjadi pilar barulah untuk bisa mempercepat vaksinasi kita,” ujar Budi.

Pemerintah menetapkan bahwa vaksinasi gotong royong tidak boleh menggunakan vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer. Keempat vaksin tersebut adalah program pemerintah yang diberikan secara gratis.

Jadi, vaksinasi gotong royong hanya menggunakan Sinopharm dan Cansino. Pelaksanaan vaksinasi gotong royong pun hanya boleh dilakukan di fasilitas layanan kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan.