Petugas Gubernur SulSel Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Suap

Petugas Gubernur SulSel Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Suap

Petugas Gubernur SulSel Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Suap – Pelaksana tugas (disingkat Plt.) (acting) dalam administrasi negara (Indonesia) adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut.

Pelaksana Tugas ditunjuk oleh pejabat pada tingkat di atasnya dan umumnya menempati jabatan struktural dalam administrasi negara, seperti kepala instansi pemerintahan. Meskipun demikian, istilah ini dipakai pula untuk jabatan publik seperti gubernur atau bupati/wali kota. Karena sifat sementaranya, seorang pelaksana tugas tidak dapat melaksanakan semua portofolio yang diberikan pada jabatannya itu.

Penunjukan hanya dilakukan demi kelancaran kegiatan administrasi sehari-hari. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman. Ia diperiksa sebagai saksi pada kasus Download Apk IDNPlay dugaan suap Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah (NA).

1. Anak Nurdin Abdullah juga diperiksa
KPK Telusuri Aliran Dana Dugaan Suap ke Plt Gubernur Sulawesi Selatan

KPK juga memanggil anak Nurdin Abdullah, yakni M Fathul Fauzy. KPK mendalami pengetahuannya tentang dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Nurdin.

“Juga sekaligus dilakukan penyitaan barang bukti yang terkait dengan perkara ini,” kata Ali.

2. KPK periksa sejumlah saksi lainnya
KPK Telusuri Aliran Dana Dugaan Suap ke Plt Gubernur Sulawesi Selatan

Selain itu, KPK juga memanggil Meikewati Bunadi selaku ibu rumah dan Yusuf Tyos selaku wiraswasta. Keduanya diperiksa terkait hal yang sama.

“Para saksi didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaaan adanya aliran sejumlah uang dari berbagai pihak kepada tersangka,” jelasnya.

3. KPK sudah tetapkan Nurdin Abdullah jadi tersangka
KPK Telusuri Aliran Dana Dugaan Suap ke Plt Gubernur Sulawesi Selatan

KPK menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021. Mantan Bupati Bantaeng itu diduga telah menerima suap dan gratifikasi.

Selain Nurdin, KPK juga menetapkan dua orang lain sebagai tersangka. Mereka adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sulawesi Selatan Edy Rahmat yang diduga sebagai perantara suap, dan Agung Sucipto selaku kontraktor yang memberi suap.

Ketua KPK Firli Bahuri, pada Februari 2021 lalu, mengungkapkan Nurdin diduga menerima suap senilai Rp5,4 miliar dari sejumlah kontraktor untuk memuluskan proyek-proyek di Sulsel. Berikut rinciannya:

  1. Akhir tahun 2020: Rp200 juta.
  2. Awal Februari 2021 melalui SB: Rp2,2 miliar.
  3. Pertengahan Februari 2021 melalui SB: Rp1 miliar.
  4. Akhir Februari 2021: Rp2 miliar.

Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.