PM Inggris Raya Merilis Rencana Penanganan Obat Terlarang

PM Inggris Raya Merilis Rencana Penanganan Obat Terlarang

PM Inggris Raya Merilis Rencana Penanganan Obat Terlarang – Boris Johnson mengatakan dia secara naluriah menentang kamar khusus untuk penggunaan narkoba, yang ingin diperkenalkan oleh pemerintah Skotlandia. Para menteri Skotlandia mengatakan fasilitas itu akan membantu mengatasi rekor tingkat kematian terkait narkoba.

Namun mereka mengatakan telah menemui kendala hukum sebagai Penyalahgunaan Narkoba Act dicadangkan untuk Westminster.  Perdana Menteri Inggris Raya, Boris Johnson mengumumkan rencana penanganan narkoba pemerintah selama 10 tahun.

Dalam strategi memberantas obat-obatan terlarang ini pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar 780 juta pound sterling (Rp14,9 triliun) selama 10 tahun untuk sistem perawatan pecandu di Inggris.

1. Dana untuk memberantas narkoba di Inggris dan Wales
Inggris Rilis Rencana Atasi Narkoba Selama 10 Tahun

Melansir dari BBC, dalam stareginya pemerintah akan menyalurkan dana kepada semua otoritas lokal di Inggris. Pemerintah akan menyalurkan 300 juta pound sterling (Rp5,7 triliun) untuk menindak pemasok obat-obatan terlarang di Inggris dan Wales, termasuk untuk membongkar lebih dari 2 ribu geng pengedar narkoba.

15 juta pound sterling (Rp287 miliar) akan dialokasikan selama tiga tahun untuk melakukan tes narkoba pada penangkapan di seluruh pasukan polisi di Inggris dan Wales. Dana peemberatasan narkoba juga akan digunakan dalam penindakan di luar pengadilan.

Dalam laporan seorang ahli kesehatan bernama Dame Carol Black menemukan anggaran pengobatan pecandu turun 17 persen dalam empat tahun hingga 2019, pengurangan 28 persen layanan kaum muda. Dia menyarankan dana sebesar 552 juta pound sterling (Rp10,5 triliun) dikeluarkan pada tahun kelima rencana penanganan narkoba.

2. Pengguna narkoba dapat kehilangan SIM dan paspor

Melansir dari Sky News, menurut data Departemen Dalam Negeri hanya untuk wilayah Inggris saja ada lebih dari 300 ribu pecandu heroin dan kokain, yang bertanggung jawab atas hampir setengah dari kejahatan, perampokan di toko dan pembunuhan. Kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan pecandu mencapai 20 miliar pound sterling (Rp382,6 triliun).

Dalam rencana ini Johnson mengatakan akan mengatasi penggunaan narkoba di kelas menengah, dengan memberlakukan sanksi pencabutan paspor dan SIM bagi pelanggar.

Inggris juga menyiapkan rencana perubahan perilaku di universitas untuk memahami pesan yang dapat diserukan untuk mencegah orang memakai narkoba. Kepolisian akan diizinkan memakai ponsel yang disita dari pengedar untuk menghubungi klien mereka, dengan pesan untuk menghentikan mereka memakai narkoba.

Pada akhir tahun 2025 pemerintah menargetkan penurunan tingkat kematian, membuka 54 ribu tempat perawatan, mencegah 750 ribu kejahatan akibat narkoba, dan menghentikan 2 ribu jalur perdagangan narkoba. Pemerintah juga akan meningkatkan kesempatan kerja bagi pecandu.

Kematian akibat narkoba di Inggris dan Wales berada pada tingkat tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 1993, dengan 4.561 orang meninggal pada tahun lalu.

Menteri Dalam Negeri Priti Patel mengatakan narkoba telah memicu banyak kejahatan dan perlu mengambil tindakan kepada geng-geng pengedar. Patel yakin strategi ini akan membantu mengatasi pengedaran narkoba.

3. Penanganan narkoba dikritik
Inggris Rilis Rencana Atasi Narkoba Selama 10 Tahun

Melansir dari The Guardian, Niamh Eastwood, direktur eksekutif dari Release, kelompok yang menyerukan perlawanan terhadap narkoba ini menyambut baik peningkatan dana perawatan terhadap pecandu, tapi mengatakan kebijakan pemerintah telah gagal menindak secara hukum.

Eastwood berpendapat kebijakan saat ini tidak akan banyak membantu untuk mengatasi tingginya tingkat kematian akibat narkoba, yang selama dekade terakhir terus meningkat. Dia membandingkan negara lain yang mengakhiri sanksi pidana kepemilikan narkoba, tapi Inggris justru menerapkanya yang dianggap sebagai tindakan yang sia-sia.

Yvette Cooper, politisi partai buruh yang menjabat sebagai menteri dalam negeri bayangan, mengkritik kebijakan pemerintah saat ini yang terlalu sering memberi janji, tapi gagal menepatinya. Cooper meminta tindakan pemerintah harus cukup substansial untuk memperbaiki kerusakan dari kebijakan saat ini. Pemimpin Partai Buruh Sir Keir Starmer menganggap kebijakan pemerintah selama ini telah memperburuk masalah narkoba dalam 10 tahun terakhir.

Jumlah kematian terkait narkoba di Skotlandia naik tahun lalu ke rekor baru 1.339, sejauh ini jumlah tertinggi yang tercatat di Eropa dan lebih dari tiga setengah kali jumlah kematian di Inggris dan Wales. Menteri kebijakan obat-obatan Skotlandia, Angela Constance, mengatakan kepada MSP pada hari Selasa bahwa jumlah kematian di Skotlandia “sama memilukan dan tidak dapat diterima” dan menggambarkannya sebagai aib nasional kita.

Dia mengatakan itu adalah misi nasional baru untuk membalikkan keadaan – dan mengatakan pekerjaan sedang dilakukan untuk membangun fasilitas konsumsi yang aman – di mana pecandu dapat menyuntikkan dan menggunakan narkoba di lingkungan yang bersih dan terkendali.