Prabowo Negosiasi Langsung Dalam Membeli Alutsista Tanah Air

Prabowo Negosiasi Langsung Dalam Membeli Alutsista Tanah Air

Prabowo Negosiasi Langsung Dalam Membeli Alutsista Tanah Air – Alutsista adalah kepanjangan dari Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia. Alutsista terdiri dari peralatan utama beserta peralatan pendukung yang menjadi suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengklaim tengah berupaya bersih-bersih di kementeriannya, agar tidak ada lagi praktik mafia dalam pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Salah satu caranya dengan terbang langsung ke negara produsen alutsista, dan bernegosiasi langsung mewakili pemerintah. Prabowo enggan menggunakan pihak ketiga di Tanah Air untuk melakukan hal tersebut. Cara lainnya mencegah praktik mafia dalam pembelian alutsista yaitu menggandeng beberapa instansi seperti Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunanan (BPKP), untuk memeriksa kontrak pembelian alutsista sebelum dokumen tersebut efektif dan dilakukan pengiriman.

Diplomasi Prabowo untuk pembelian alutsista terlihat dari getolnya mantan Danjen Kopassus itu bepergian ke luar negeri. Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muhammad Haripin mengatakan, sejak Poker77 Indonesia dilantik sebagai Menhan pada Oktober 2019, Prabowo setidaknya sudah berkunjung ke 14 negara. Ia tercatat lima kali bertamu ke Turki dan tiga kali ke Rusia.

1. Prabowo tak membantah mark up anggaran dalam pembelian alutsista sering terjadi
Cegah Mafia Pembelian Alutsista, Prabowo Nego Langsung Negara Lain

Dalam program itu, Prabowo pun tak membantah praktik mark up dalam pembelian alutsista sering terjadi. Bahkan, ia seolah memberikan pernyataan hal tersebut sudah jamak terjadi.

“Semua anggaran pemerintah itu kan potensi untuk mark up dan sebagainya (sering terjadi). Kita sudah tahulah, kan kita sudah lama jadi orang Indonesia,” ungkap Prabowo.

“Gak usah munafik (dengan bilang tak ada mark up),” katanya, lagi.

Bahkan, Prabowo menyebut terang-terangan mark up harga alutsista terlalu mencolok dan mencapai 600 persen dari harga semula, ia enggan tanda tangan kontrak pembeliannya. Dia mengklaim sampai melapor ke presiden terkait hal tersebut.

“Gue gak mau deh kalau yang udah gila-gilaan mark up-nya. Gue takut dikutuk oleh generasi selanjutnya,” kata dia.

Prabowo memahami produsen alutsista dan agennya ingin mencari keuntungan dari transaksi tersebut. Tetapi, keuntungan yang ditetapkan semestinya masuk akal sehat.

“Jangan gila-gilaan (juga cari keuntungannya),” ujarnya.

2. Presiden Jokowi minta road map pembelian alutsista dan pertahanan 25 tahun ke Menhan Prabowo
Cegah Mafia Pembelian Alutsista, Prabowo Nego Langsung Negara Lain

Dalam siniar itu, Prabowo menceritakan awal mula ia ingin membeli alutsista hingga muncul anggaran dengan nilai fantastis, Rp1.760 triliun. Ia menjelaskan kebijakan tersebut diambil untuk menerjemahkan instruksi Presiden Jokowi saat berbicara pada 2019.

“Pak Menhan, saya ingin suatu master plangrand design. Saya minta (master plan) selama 15-25 tahun. Jangan dicicil (setiap tahun). Saya minta perencanaan utuh dan laksanakan,” kata Prabowo menirukan kalimat Jokowi dua tahun lalu.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengakui rencana modernisasi alutsista tersebut sempat tertunda, lantaran terjadi pandemik COVID-19. Anggaran yang dapat digunakan untuk pembelian alutsista harus dialihkan untuk mengatasi pandemik.

“Memang saya akui (rencana modernisasi alutsista) tertunda. Jadi, saya menata dan menyiapkan rencana sesuai dengan instruksi Beliau,” ujar Prabowo.

Rencana itu kemudian dituangkan dalam bentuk rencana induk yang dokumennya kemudian bocor ke publik. Anggaran jumbo pembelian alutsista itu menjadi sorotan, lantaran rencananya akan didanai dengan pinjaman dari luar negeri. Nominal anggaran Rp1.760 triliun itu pun direncanakan harus habis pada 2024.

Kemhan sempat membantah rencana pembelian alutsista menggunakan pinjaman luar negeri itu, dijanjikan tak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Itu kan seharusnya dokumen yang bersifat rahasia, tapi malah dikeluarkan. Padahal, belum ada keputusan,” kata Prabowo.

Prabowo mengklaim polemik pembelian alutsista yang kini terjadi malah bisa dimanfaatkan negara asing. “Ini yang sebenarnya tidak kita sadari, bahwa banyak negara yang tidak suka Indonesia itu menjadi negara yang aman dan kuat,” tutur dia.

3. Koalisi masyarakat sipil tolak rencana Kemhan modernisasi alutsista dengan anggaran jumbo
Anggaran Alutsista Rp 1.700 T Jadi Rahasia Negara, Kok Bisa Bocor?

Sementara, rencana pembelian alutsista dengan anggaran jumbo di tengah pandemik menurut Koalisi Masyarakat Sipil kurang berempati kepada situasi publik. Apalagi, warga tengah berupaya bertahan dari pandemik COVID-19.

“Di tengah kondisi pandemik akibat penyebaran virus corona yang telah mengakibatkan kesulitan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia, anggaran sebesar Rp1.700 triliun untuk sektor pertahanan tentu akan semakin membebani masyarakat,” demikian pernyataan tertulis dari Koalisi Masyarakat Sipil pada 3 Juni 2021.

Selain itu, menurut mereka, anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri malah akan membuat utang Indonesia semakin besar. Padahal, kondisi utang luar negeri saat ini sudah memprihatinkan.

“Per Maret 2021 saja, utang luar negeri Indonesia sudah menembus angka Rp6.445,07 triliun. Bila ditambah dengan utang baru sebesar Rp1.700 triliun untuk sektor pertahanan, maka hal ini akan semakin membebani masyarakat,” tutur mereka.

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari beberapa LSM tersebut juga menyoroti pernyataan Kemhan, mengenai rencana pembelian alutsista menggunakan utang luar negeri tak akan membebani APBN, adalah pola pikir sesat dan dapat menimbulkan masalah. Koalisi sepakat alutsista harus dimodernisasi untuk memperkuat pertahanan Indonesia tapi harus bertahap.

“Tetapi, upaya peningkatan tersebut perlu dilakukan secara bertahap, mulai dari jangka pendek, menengah, dan jangka panjang,” kata mereka.

Alutsista yang mempunyai kemampuan daya angkut merupakan alutsista yang memiliki kemampuan angkut dai suatu tempat ke tempat lain yang dituju baik di darat, di atas air hingga di udara.Permintaan bantuan penggunaan alutsista dari kementerian atau lembaga, pemerintah daerah dan instansi lainnya dilaksanakan dengan mengajukan permohonan kepada panglima TNI dengan tembusan kepada menteri.