Presiden Filipina Menegaskan Tidak Akan Pernah Meminta Maaf

Philippines' 'War on Drugs' | Human Rights Watch

Presiden Filipina Menegaskan Tidak Akan Pernah Meminta Maaf

Presiden Filipina Menegaskan Tidak Akan Pernah Meminta Maaf – Perang Narkoba Filipina, yang juga dikenal sebagai Perang Filipina atas Narkoba dan secara lokal dikenal sebagai Oplan Double Barrel dan Oplan Tokhang, adalah sebuah perlawanan terkini melawan penyebaran dan penggunaan narkotika  di Filipina yang dimulai pada 30 Juni 2016 saat Rodrigo Duterte dilantik menjadi presiden.

Dalam dua pekan pertama masa kepresidenan Rodrigo Duterte, lebih dari 100 pengedar narkoba dibunuh, 1,844 ditangkap dan 66,000 pemakai dan pengedar narkoba menyerahkan diri. Pada Agustus 2016, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 1,800 dibunuh, 5,400 ditangkap dan 565,805 pengedak dan pemakai menyerahkan diri kepada kepolisian. Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan tidak akan pernah meminta maaf atas kematian terduga tersangka pengguna atau pengedar narkoba.

Mereka meninggal dalam operasi ‘war on drugs’, kebijakan melawan narkoba mendapat kecaman dari kelompok hak asasi manusia (HAM). Data pemerintah menunjukkan ada lebih dari 6.200 tersangka narkoba tewas dalam operasi tersebut, sejak Duterte menjabat sebagai Presiden Filipina dari Juni 2016 hingga November 2021.

Selain bandar narkoba, Duterte juga dikenal keras terhadap para pemberontak komunis
Duterte Tidak Akan Minta Maaf atas Setiap Kematian Bandar Narkoba

Pendekatan serupa juga Duterte terapkan untuk menumpas pemberontak komunis. Duterte siap pasang badan apabila ada aparat yang dipenjara atas nama pelanggaran HAM.

“Saya telah memberi tahu militer dan polisi, jika mereka terlibat dalam pertempuran dengan pemberontak komunis, bunuh mereka, pastikan Anda benar-benar membunuh mereka, dan menghabisi mereka jika mereka masih hidup,” kata Duterte pada 2021 lalu, sebagaimana dilansir Al Jazeera. “Lupakan hak asasi manusia (HAM). Itu pesan saya. Saya bersedia masuk penjara, itu tidak masalah,” tambah dia.

Duterte juga menantang para  kelompok HAM yang menagih permintaan maaf darinya
Duterte Tidak Akan Minta Maaf atas Setiap Kematian Bandar Narkoba

Duterte justru menantang pihak-pihak yang menagih permohonan maaf darinya. “Bunuh aku atau penjarakan aku, aku tidak akan pernah meminta maaf,” tambah dia. Kelompok HAM melaporkan bahwa aparat mengadili terduga tersangka tanpa proses hukum.

Sebaliknya, polisi berdalih apa yang mereka lakukan adalan tindakan menyelamatkan diri, karena tersangka melawan atau berusaha kabur.

Duterte juga akan pasang badan untuk para aparat yang mengikuti dan menjalankan perintahnya
Duterte Tidak Akan Minta Maaf atas Setiap Kematian Bandar Narkoba

Keterangan Duterte disampaikan dalam pidato nasional pertamanya tahun 2022. Dia bersumpah untuk melindungi penegak hukum atas seluruh perbuatan yang mereka lakukan.

Duterte bahkan mendorong aparat untuk melawan, ketika mereka menghadapi ancaman di tengah operasi.   Sejak September 2021, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menyetujui penyelidikan terhadap cara Duterte menumpas bandar narkoba.  Namun, ICC menangguhkan penyelidikan atas permintaan Filipina, karena pengadilan dalam negeri berjanji akan menyelidiki Duterte.

Beberapa sindikat dan geng narkoba lokal juga terlibat dalam narkotika, memanfaatkan bagal narkoba untuk mengangkut sejumlah kecil obat-obatan terlarang ke negara lain. Pada tahun 90-an, Filipina menjadi teater sementara dari Perang Narkoba yang dipimpin AS ; pada satu titik Badan Penegakan Narkoba bahkan melakukan operasi mereka sendiri di negara ini.

Milenium baru menyaksikan ledakan industri obat-obatan terlarang. Pada tahun 2010 saja, laporan Strategi Pengendalian Narkotika Internasional AS memperkirakan perdagangan obat-obatan terlarang di Filipina mencapai $6,4 hingga $8,4 miliar per tahun. 

Duterte dikritik oleh kelompok-kelompok seperti Human Rights Watch atas pembunuhan di luar proses hukum terhadap ratusan anak jalanan , penjahat kecil dan pengguna narkoba yang dilakukan oleh Regu Kematian Davao , sebuah kelompok main hakim sendiri yang diduga terlibat dengannya.