Presiden Portugal Menyerukan Bahwa Pemilu 2021 Terlalu Cepat

Presiden Portugal Menyerukan Bahwa Pemilu 2021 Terlalu Cepat

Presiden Portugal Menyerukan Bahwa Pemilu 2021 Terlalu Cepat – Banyak masyarakat yang cemas harus ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), di mana ini bisa memperburuk kasus-kasus infeksi virus corona. Kekhawatiran masyarakat ini juga diprediksi bisa menurunkan jumlah masyarakat yang memberikan hal suara mereka.

Presiden Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, mengumumkan pembubaran parlemen dan menyerukan pemilu pada 30 Januari 2021, dua tahun lebih cepat dari jadwal.

Tindakan ini dilakukan setelah Partai Sosialis pemerintah gagal memenangi pemungutan suara di parlemen untuk menyetujui rancangan anggaran pemerintah untuk 2022, yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali perekonomian.

1. Presiden telah mengancam pembubaran parlemen

Melansir dari BBC, Presiden Rebelo de Sousa telah memimpin Portugal selama enam tahun, tapi Partai Sosialis yang mendukungnya tidak menguasai mayoritas kursi di parlemen, sehingga anggaran sulit disepakati di parlemen.

Setelah pemilu 2015, Sosialis menandatangani perjanjian dengan partai-partai sayap kiri untuk memastikan pengesahan undang-undang berjalan mulus di parlemen. Namun, setelah pemilu 2019 tidak tercapai kesepakatan membuat pemerintah mengandalkan negosiasi kasus per kasus. Pengaturan rumit di parlemen itu berakhir dengan pemungutan suara pada 27 Oktober yang menolak anggaran tahun depan.

Partai Komunis dan sayap kiri memberikan suara untuk menentang proposal, tindakan ini tidak seperti dua tahun sebelumnya yang memilih tidak hadir, meskipun presiden telah memperingatkan sebelumnya bahwa dia akan membubarkan parlemen jika ditolak. Tapi peringatan itu tampaknya dipandang sebagai upaya untuk membujuk para pihak untuk sepakat sampai pemungutan suara.

Sebelum mengumumkan pemilu, presiden terlebih dahulu berkonsultasi dengan partai-partai dan kemudian Dewan Negara. Proposal pembubaran parlemen disetujui Dewan Negara pada Rabu.

Menurut Francisco Pereira Coutinho dari Universitas Nova Lisbon, pemilu bisa dihindari dengan presiden mendesak dibentuknya pemerintahan lain, atau bahkan menunjuk pemerintahan yang dipimpin teknokrat seperti yang dilakukan Italia. Dia mengingatkan jika hasil pemilu tidak memberikan perubahan di parlemen, maka akan menimbulkan masalah.

2. Penundaan anggaran akan menyulitkan pemulihan ekonomi

Sukses di Sisi Ekonomi, Sosialis Portugal Berkuasa Lagi

Melansir dari Associated Press, pemungutan suara pada 30 Januari 2022 ini akan memilih 230 anggota parlemen. Partai politik yang paling banyak memenangkan kursi akan membentuk pemerintahan.

Pemilihan berlangsung saat Portugal membutuhkan sekitar 45 miliar euro (Rp747 triliun) dari Uni Eropa untuk membantu pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19. Rebelo de Sousa telah menyampaikan rencana anggaran 2022 sangat penting untuk pemulihan pasca pandemik.

Mengingat persyaratan prosedural, proposal anggaran diperkirakan baru akan diterima parlemen pada April 2022. Lamanya persetujuan anggaran bisa memperlambat pemulihan ekonomi. Pertumbuhan PDB Portugal tahun ini diperkirakan sebesar 4,8 persen dan 5,5 persen pada tahun depan, dengan tingkat pengangguran sekitar 6,5 persen.

COVID-19 diperkirakan tidak akan mengganggu pemilihan, meskipun otoritas kesehatan telah memperingatkan adanya potensi kebangkitan musim dingin di Eropa. Portugal telah sukses dalam kampanye vaksinasi, saat ini rata-rata kasus harian yang dikonfirmasi kurang dari 1.000 kasus baru sehari sejak pertengahan September, dengan kematian harian tidak lebih dari satu digit.

3. Survei menunjukkan tidak ada partai yang memenangi mayoritas kursi dalam pemilu
Presiden Portugal Bubarkan Parlemen dan Serukan Pemilu Cepat, Kenapa?

Melansir dari Reuters, survei yang dirilis Aximage menunjukkan bahwa 54 persen dari 803 responden berpikir pemilihan cepat yang diserukan tidak akan berdampak baik. Hasil lainnya menunjukkan, 68 persen responden percaya bahwa tidak ada partai yang akan memenangkan mayoritas kursi di parlemen.

Jajak pendapat lainnya menunjukkan, tidak ada satu partai pun atau aliansi yang dikenal dapat mencapai mayoritas kursi di parlemen.

Saat ini dukungan untuk Sosialis kiri-tengah sedikit berubah, tetapi diperkirakan tetap akan memenangi pemilu. Pada pemilu 2019, Partai Sosialis meraih sekitar 39 persen kursi, dengan Sosial Demokrat kanan-tengah di urutan kedua meraih sekitar 27 persen.

Untuk partai lainnya, seperti Partai Rakyat yang konservatif, saat ini sedang dilanda konflik internal. Sementara Partai Komunis kiri-keras dan, yang bersekutu dengan pemerintah hingga minggu lalu, popularitasnya mulai menyusut.

Satu-satunya partai yang jelas-jelas diuntungkan dari pemilihan cepat adalah Chega, yang muncul sebagai kekuatan terkuat ketiga di parlemen. Chega sekarang hanya memiliki satu anggota di parlemen, tapi survei menunjukkan dapat meningkat hingga 20 kursi, yang berpotensi sebagai partai penting di parlemen. Namun, partai itu dipandang oleh para analis politik sebagai mitra potensial yang terlalu berbahaya bagi partai mana pun.

Hasil survey yang dilakukan institut penelitian ISC/ISCTE pada akhir pekan lalu memperlihatkan hampir dua-per-tiga pemilih di Portugal menilai sebaiknya pemilu presiden ditunda.

Sumber di Pemerintah Portugal menyebut menunda pemilu membutuhkan perubahan konstitusi negara dan saat ini mustahil melakukannya dalam sisa waktu yang singkat ini. Namun saat ini banyak kritik yang muncul kalau keputusan untuk tetap menggelar pemilu presiden secara garis besar hanyalah seremonial.