Slovakia Meminta Maaf Karena Mensterilisasi Perempuan Roma

Slovakia Meminta Maaf Karena Mensterilisasi Perempuan Roma

Slovakia Meminta Maaf Karena Mensterilisasi Perempuan Roma – Sterilisasi atau pemandulan paksa adalah program atau kebijakan pemerintah yang memaksa orang untuk menjalani sterilisasi. Alasan suatu pemerintah menerapkan kebijakan seperti itu dapat bervariasi. Pada paruh pertama abad ke-20.

Kebanyakan sterilisasi paksa merupakan bagian dari serangkaian kebijakan eugenika untuk membuat kelompok-kelompok penduduk tertentu, yang dianggap memiliki kecacatan genetik, agar tidak memiliki keturunan. Pemerintah Slovakia secara resmi mengucapkan permohonan maaf kepada perempuan dari etnis Roma.

Pasalnya, pemerintah negara Eropa Timur itu telah melakukan sterilisasi paksa kepada ribuan perempuan Roma yang tinggal di negaranya.  Kasus sterilisasi paksa sebelumnya juga pernah terjadi di berbagai negara dan termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menyasar etnis tertentu. Bahkan, tindakan ini tergolong sebagai genosida karena menghalangi kelahiran etnis tertentu.

1. Praktek sterilisasi paksa dilakukan oleh rezim komunis

Perdana Menteri Slovakia, Eduard Heger, juga mengecam tindakan sterilisasi paksa kepada masyarakat Roma. Kebijakan sterilisasi kepada ribuan masyarakat etnis Roma di Slovakia diterapkan sepanjang 1966-1989. Kala itu, Slovakia masih tergabung dalam Cekoslovakia dan berada di bawah kepemimpinan rezim komunis.

Menurut laporan dalam Euronews, Andrea Bučková, pejabat khusus yang menangani komunitas Roma, menyebut bahwa praktik tersebut sudah dihentikan sejak 1989. Kenyataannya, hal itu masih terjadi sepanjang 1990-2004.

Padahal, sejak 1991 Slovakia sudah memberlakukan perlindungan kepada masyarakat Roma. Baru pada 2004 praktik itu dihentikan setelah pemerintah meresmikan undang-undang yang mengharuskan kesadaran korban apabila sterilisasi bersifat permanen.

2. Slovakia akan memberikan kompensasi kepada para korban
Slovakia Minta Maaf atas Kasus Sterilisasi Paksa Etnis Roma

The Slovak Spectator melaporkan, Pengadilan HAM Eropa (ECHR) pada 2012 telah mengonfirmasi tempat yang digunakan praktek sterilisasi paksa. ECHR sudah memaksa Slovakia untuk mulai menyelidiki kasus ini dan mencari pihak yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM ini.

Pada 2021, Dewan ECHR, Dunja Mijatović mengirimkan surat kepada Heger dan Menteri Hukum, Mária Kolíková. Surat tersebut bertuliskan pemerintah Slovakia diharuskan membangun mekanisme demi memastikan adanya kompensasi kepada korban sterilisasi paksa.

Terkait surat itu, Kolíková memastikan bahwa pemerintah akan menanggapi isu sterilisasi dengan serius dan pihaknya juga paham bagaimana pentingnya penyediaan kompensasi bagi para korban.

3. Roma merupakan etnis paling termarjinalkan di Eropa

Dikutip dari DW, satu lima penduduk Slovakia merupakan minoritas Roma yang selama ini terkucilkan dari masyarakat umum. Bahkan, etnis Roma umumnya tinggal di area tertentu dengan kondisi yang tidak layak, yang menyebabkan mereka kesulitan mengakses kebutuhan pokok, termasuk listrik, air, pemanas, dan gas.

Komunitas Roma disebut sebagai kelompok etnis yang paling termarjinalkan di Eropa. Selain di Slovakia, etnis ini juga menjadi korban rasisme dan diskriminasi dari masyarakat umum di Eropa Timur.

Permintaan maaf dari pemerintah Slovakia ini datang sehari sebelum perayaan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan kepada Perempuan. Pasalnya, perempuan dari etnis marjinal diketahui tidak hanya mendapat kekerasan domestik dan seksual, tetapi mereka juga menjadi target kekerasan rasial.

Di sisi lain, Paus Francis juga sudah berkunjung ke komunitas Roma di Slovakia pada September lalu dan mengakui bagaimana penderitaan etnis Roma selama ini. Alasan lainnya bagi sterilisasi paksa di antaranya adalah penanganan jumlah penduduk, diskriminasi jenis kelamin, “penormalan” seperti pada kasus bagi orang interseks, membatasi penyebaran HIV, serta mengendalikan jumlah etnis tertentu—yang merupakan genosida berdasarkan Statuta Roma.

Beberapa negara juga memiliki aturan yang memaksa orang transgender  untuk menjalani sterilisasi sebelum dokumen mengenai gendernya dapat diubah. Praktik ini disebut sebagai pelanggaran Prinsip-Prinsip Yogyakarta oleh Juan E. Méndez, Pelapor Khusus PBB dalam penyiksaan dan penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.