Dewan Pengawas KPK Beri Sanksi Etik Terhadap 2 Pegawai KPK

Dewan Pengawas KPK Beri Sanksi Etik Terhadap 2 Pegawai KPK

Dewan Pengawas KPK Beri Sanksi Etik Terhadap 2 Pegawai KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sanksi etik terhadap dua pegawai KPK yakni Arif Waluyo selaku Kepala Biro Keuangan KPK dan Juliharto selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Perbendaharaan KPK. Mereka disanksi karena mengabaikan tugasnya untuk membimbing bawahan.

“Menghukum para terperiksa dengan sanksi ringan berupa permintaan maaf secara tertutup,” ujar Ketua Majelis Etik Albertina Ho dalam sidang etik, Selasa (23/11/2021).

1. Ini faktor yang dipertimbangkan dalam pemberian sanksi etik
2 Pegawai KPK Disanksi Etik karena Abaikan Kewajiban

Majelis menyebut para terperiksa tidak memberi contoh dan teladan dalam melaksanakan kode tetik pegawai. Hal itu menjadi faktor yang memberatkan putusan. Selain itu, ada sejumlah hal yang meringankan putusan sanksi bagi keduanya.

“Para terperiksa menyadari kekeliruan dan berjanji akan memperbaiki di kemudian hari dan belum pernah dijatuhi pelanggaran etik,” kata Albertina.

2. Pelanggaran terperiksa didukung keterangan sejumlah saksi
2 Pegawai KPK Disanksi Etik karena Abaikan Kewajiban

Anggota Dewas Syamsuddin Haris mengatakan Arif Waluyo dan Juilharto tidak memiliki program pembinaan untuk bawahannya dalam perbendaharaan yang menjadi kewajibannya. Hal ini didukung keterangan saksi Mohamad Ibnu Soim, saksi Budi Kiswanto, dan para terperiksa serta dokumen barang bukti berupa Perkom KPK Nomor 3 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dan Perkom KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lalu Syamsuddin juga menyebut pada 9 September 2020, Inspektorat KPK menemukan adanya selisih kas senilai Rp33.437.894.

Syamsuddin menjelaskan seharusnya selisih kas tersebut merupakan tanggung jawab Arif Waluyo juga selaku atasan. Namun Arif malah tak menggubris permasalahan tersebut.

3. Kedua terperiksa disebut langgar aturan Dewas
Terbukti Melanggar Kode Etik; Dua Penyidik KPK Dihukum Ringan |  harianterbit.com

Syamsuddin Haris mengatakan,  kedua terperiksa  melalaikan kewajibannya dalam memberikan bimbingan kepada insan KPK. Hal itu disebut melanggar Peraturan Dewas Nomor 02 Tahun 2020,

“Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, para terperiksa telah melalaikan kewajibannya, yaitu membimbing insan KPK yang dipimpinnya, dalam hal ini Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pengganti, dan Bendahara Penerimaan berupa pembinaan dan bimbingan tugas dalam melaksanakan tugas-tugas perbendaharaan, sehingga Pasal 8 ayat (1) huruf e Perdewas Nomor 02 Tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK telah terbukti,” ujarnya.