Hukuman Amputasi Tangan Kembali Diterapkan di Afghanistan

Hukuman Amputasi Tangan Kembali Diterapkan di Afghanistan

Hukuman Amputasi Tangan Kembali Diterapkan di Afghanistan – Taliban pada Ahad mengatakan mereka berkomitmen untuk pembicaraan damai dan menginginkan sistem syariat Islam yang murni di Afganistan, yang akan membuat ketentuan untuk hak-hak perempuan sejalan dengan tradisi budaya dan aturan agama.

Salah satu pendiri Taliban, Mullah Nooruddin Turabi, berjanji akan menerapkan kembali eksekusi dan amputasi tangan sebagai hukuman bagi warga Afghanistan yang melanggar syariat Islam. Namun, ekskusi kemungkinan tidak dilakukan di depan umum. Turabi menepis segala kritik dan kemarahan komunitas internasional terkait hukuman yang dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM).

Pernyataan itu merujuk pada praktik lawas Taliban, seperti eksekusi atau hukuman cambuk yang dilakukan di depan umum. Turabi juga memperingatkan dunia agar tidak ikut campur dengan penguasa baru Afghanistan.

1. Hukuman Taliban diklaim memiliki efek jera
Taliban Janji Akan Terapkan Kembali Hukuman Eksekusi dan Potong Tangan

Dilansir dari Al Jazeera, ketika Taliban berkuasa sepanjang 1996-2001, mereka menjadikan stadion atau pelataran masjid sebagai tempat eksekusi. Sering kali peristiwa itu dihadiri ratusan lelaki.

Terpidana pembunuhan dieksekusi dengan menembakkan peluru ke kepala yang dilakukan oleh keluarga korban. Tetapi, pihak korban juga boleh menawarkan alternatif yang disebut “uang darah”, sebagai kompensasi agar pelaku tidak jadi dieksekusi. Adapun pencuri hukumannya adalah potong tangan atau kakinya diamputasi.

Selain persoalan HAM, kritik juga dialamatkan kepada praktik peradilan yang tidak transparan dan menggantungkan vonis berdasarkan opini cendekiawan Islam. Kali ini, kata Turabi, proses peradilan sepenuhnya berada di tangan hakim.

Namun, dia menegaskan bahwa rujukan hakim adalah Alquran. Dia juga menyampaikan, kabinet saat ini sedang mengkaji apakah eksekusi akan dilakukan di depan umum atau tidak.

“Pemotongan tangan sangat diperlukan untuk keamanan,” katanya, seraya berdalih bahwa hukuman itu memiliki efek jera.

2. Diklaim sebagai permintaan rakyat
Taliban Janji Akan Terapkan Kembali Hukuman Eksekusi dan Potong Tangan

Turabi, yang selama 20 tahun mengasingkan diri di Pakistan, mengatakan bahwa sistem peradilan terbaru hampir sama dengan sistem ketika Taliban terakhir kali berkuasa, tetapi dengan beberapa penyesuaian.

Dia juga menyebut hukum Islam yang akan diterapkan sebagai sistem yang adil.

“Perbuatan kami akan menunjukkan bahwa kami tidak seperti orang Amerika, yang mengatakan membela HAM tapi melakukan kejahatan yang mengerikan. Tidak akan ada lagi penyiksaan dan tidak ada lagi kelaparan,” kata Turabi, menjelaskan bahwa staf penjara akan mencakup anggota lama dan mujahidin Taliban.

“Kami memiliki konstitusi, tetapi kami akan memperkenalkan perubahan, dan kami akan merevisi hukum perdata dan pidana, serta aturan untuk warga sipil. Akan ada lebih sedikit tahanan karena kami akan mengikuti aturan Islam, aturan yang manusiawi,” jelas dia.

Turabi bahkan mengklaim hukuman potong tangan merupakan permintaan publik.

“Jika Anda memotong tangan seseorang, dia tidak akan melakukan kejahatan yang sama lagi. Orang-orang sekarang korup, memeras uang dari orang lain, menerima suap. Kami akan membawa perdamaian dan stabilitas. Begitu kami memperkenalkan aturan kami, tidak ada yang berani melanggarnya,” ujarnya.

3. Yakin bisa mengembalikan stabilitas di Afghanistan
Taliban Janji Akan Terapkan Kembali Hukuman Eksekusi dan Potong Tangan

Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan ancaman isolasi serta pembekuan aset asing untuk menekan Taliban, agar membentuk pemerintahan yang lebih moderat.

Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, menagih pengakuan internasional terhadap pemerintahannya sebelum mereka ditekan dengan berbagai persoalan HAM.

“Selama kami tidak diakui, dan mereka membuat kritik (atas pelanggaran hak) kami pikir itu adalah pendekatan sepihak. Akan baik bagi mereka untuk memperlakukan kami secara bertanggung jawab dan mengakui pemerintah kami saat ini sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab,” ujar Mujahid.

Di sisi lain, Turabi yakin penerapan syariat Islam bisa mengembalikan stabilitas di Afghanistan. Pernyataan itu merujuk pada praktik gangster dan pencurian yang merajalela ketika pemerintahan sebelumnya menerapkan sistem demokrasi.

Dia bahkan mengklaim ketertiban sudah mulai muncul sejak Taliban mengambil alih ibu kota Kabul pada pertengahan Agustus. Turabi tidak melihatnya sebagai ketakutan warga untuk beraktivitas karena militan Taliban berada di sepanjang jalan dengan senjata laras panjangnya.

“Bukan persoalan mempermalukan di depan umum, tapi itu untuk menghentikan penjahat, karena ketika orang melihat, mereka tidak akan mau hal itu terjadi kepada dirinya,” tutur Turabi.

Pernyataan itu muncul di tengah pembicaraan damai yang berjalan lambat antara kelompok Islam garis keras dan perwakilan pemerintah Afganistan di Qatar. Kekerasan juga meningkat secara dramatis di seluruh negeri menjelang penarikan pasukan asing pada 11 September.

Para pejabat telah menyuarakan keprihatinan atas negosiasi yang macet dan mengatakan Taliban belum mengajukan proposal perdamaian tertulis yang dapat digunakan sebagai titik awal untuk pembicaraan substantif.