Myanmar Mengalami Krisis Rush Money Sejak Kudeta Militer

Myanmar Mengalami Krisis Rush Money Sejak Kudeta Militer

Myanmar Mengalami Krisis Rush Money Sejak Kudeta MiliterRush money adalah menarik uang tunai di bank yang dilakukan serentak atau bersamaan oleh masyarakat dan dalam jumlah besar. Kalau cuma satu atau dua orang yang tarik uang tunai sih tidak masalah, tetapi kalau sudah dilakukan ramai-ramai, apalagi jumlahnya sangat banyak, tentu saja bikin likuiditas bank terguncang.

Bank kehabisan aliran dana sekaligus dalam waktu bersamaan. Bank mengalami krisis uang tunai, sehingga mengacaukan sistem perbankan. Krisis keuangan menjadi salah satu permasalahan ekonomi sejak kudeta terjadi di Myanmar.

Ada banyak aspek yang bisa menjelaskannya, mulai dari pegawai keuangan dan pemerintahan yang ikut gerakan Club388 Indonesia protes, sanksi ekonomi dari negara lain, aktivitas jual-beli masyarakat yang terhenti, hingga manajer bank sentral yang tidak kompeten. Situasinya semakin buruk sebab beberapa hari belakangan, sebagaimana diberitakan Channel News Asia, fenomena rush money mulai terlihat di beberapa kota.

1. Apa penyebab krisis keuangan di Myanmar?
Rush Money-Krisis Keuangan Menghantui Myanmar Sejak Kudeta Militer

Ada banyak jawaban untuk mempertanyakan penyebab krisis keuangan di Myanmar. Dari segi tata kelola keuangan, entah apa alasannya Bank Sentral yang dipimpin oleh perwakilan junta belum mengembalikan cadangan uang yang dimilikinya kepada bank swasta.

Banyak bank yang berhenti beroperasi karena staf-stafnya menggelar mogok kerja untuk memperotes kudeta. Di sisi lain, pemadaman internet menyebabkan transaksi online menjadi sulit dan mengganggu aktivitas transfer internasional.

Alhasil tidak sedikit bisnis kecil yang harus gulung tikar. Krisis keuangan menyebabkan nilai Kyat Myanmar turun hingga 20 persen.

Untuk mengakali pembayaran dengan pemasoknya di luar negeri, Hnin Hnin menjalin kesepakatan supaya membayar partnernya di Thailand dengan Kyat. Dalam perjanjian, Hnin Hnin diberi akses ke akun baht Thailand mitranya, sehingga dia dapat membayar pemasok dan Hnin Hnin membayarnya kembali dengan kyat tunai di Myanmar.

2. Ekonomi di Myanmar semakin buruk
Rush Money-Krisis Keuangan Menghantui Myanmar Sejak Kudeta Militer

Analis politik independen Richard Horsey menyampaikan, kudeta menyebabkan sistem perbankan tidak berfungsi dengan baik. Situasinya saat ini sangat tidak mungkin untuk mendapat mata uang dolar Amerika Serikat (AS) atau valuta asing lainnya, bahkan di Kota Yangon sekalipun.

“Myanmar memiliki tiga pukulan pada sistem perbankan. Masalah yang sudah ada sebelumnya, yang akan semakin sulit untuk diselesaikan sekarang, dampak ekonomi dari kudeta yang telah menghasilkan penghentian nyata terhadap perekonomian tanpa kemampuan apa pun dari rezim untuk mengelolanya atau menyuntikkan stimulus, kemudian sektor perbankan menyerang sendiri,” jelas dia.

Menurut laporan Reuters 2017, salah satu permasalahan bank swasta sebelum kudeta adalah banyak dari mereka yang memberi pinjaman kepada orang-orang dengan koneksi baik. Namun, banyak pula dari mereka yang tidak menunaikan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman.

Sementara, pendapatan negara kian tertekan karena komunitas internasional ramai-ramai menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Myanmar. Perusahaan-perusahaan yang mendukung junta masuk dalam daftar hitam perdagangan.

3. Ancaman meningkatnya kemiskinan

Warga Kembali Gelar Demonstrasi Kudeta Myanmar Meski Internet Diblokir -  Dunia Tempo.co

United Nations Development Programme (UNDP) mewanti-wanti setengah dari populasi atau sekitar 25 juta warga Myanmar, akan jatuh miskin pada 2022 akibat krisis politik dan pandemik COVID-19.

Melalui laporan yang dirilis pada Jumat (30/4/2021), UNDP juga menyayangkan sederet pencapaian pembangunan yang telah diraih Myanmar selama satu dekade terakhir telah runtuh hanya dalam waktu beberapa bulan.

Kaum urban diprediksi akan menyumbang angka kemiskinan terbesar dengan peningkatan hingga tiga kali lipat. Hal itu disebabkan ketidakstabilan domestik mengganggu rantai pasokan dan menghambat pergerakan orang, jasa, serta komoditas, termasuk barang-barang pertanian.

UNDP juga menyebut perempuan dan anak-anak sebagai kelompok yang akan menanggung beban terberat dari krisis.