Perdana Menteri Swedia Kalah dalam Pemungutan Suara

Perdana Menteri Swedia Kalah dalam Pemungutan Suara

Perdana Menteri Swedia Kalah dalam Pemungutan Suara – Pemungutan suara adalah istilah umum yang merujuk kepada mekanisme pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup (rahasia). Perdana Menteri Swedia Stefan Löfven akan mundur dari jabatannya setelah kalah dalam pemungutan suara mosi tidak percaya.

Mundurnya perdana menteri Swedia ini berkaitan dengan kebijakan sewa properti yang tidak disetujui pihak oposisi terkuat. Apabila pemungutan suara dilaksanakan secara terbuka maka para pihak yang punya kepentingan cukup mengangkat tangan, kemudian dihitung jumlahnya.

Lengsernya Löfven dari jabatannya akan membuat Swedia kembali jatuh dalam ketidakpastian politik. Dilansir dari Daftar IDN Poker777 Pasalnya dua tahun lalu, Swedia juga sempat mengalami hal yang sama usai adanya kebuntuan dalam parlemen.

1. PM Swedia pertama yang lengser melalui voting mosi tidak percaya
PM Swedia Kalah dalam Voting Mosi Tidak Percaya

Pada hari Senin (21/06/2021) Perdana Menteri Swedia, Stefan Löfven akan meninggalkan jabatannya setelah kalah dalam voting mosi tidak percaya. Lengsernya Löfven membuatnya menjadi kali pertamanya perdana menteri Swedia yang berhasil dijatuhkan melalui upaya mosi tidak percaya.

Pada pemungutan suara di parlemen menunjukkan bahwa 181 dari 349 anggota parlemen setuju agar Löfven mundur dari jabatannya. Bahkan suara yang menyetujui berada di atas suara yang dibutuhkan, pasalnya hanya dibutuhkan sebanyak 175 suara saja untuk melengserkannya, dilansir dari The Guardian.

2. Mundurnya Partai Kiri di koalisi pemerintahan

Penyebab utama jatuhnya Löfven akibat rapuhnya pemerintahan Swedia yang termasuk minoritas dan hanya didudukung oleh dua partai tengah kecil sejak pemilu 2018. Sementara itu, partai sayap kiri yang sebelumnya mendukungnya justru berbalik arah dan ikut menentangnya mengikuti partai oposisi sayap kanan Sosial Demokrat.

Mundurnya Partai Kiri untuk mendukung pemerintahan PM Löfven akibat kebijakan reformasi sewa properti yang kontroversial. Pihak partai sayap kiri tersebut menuding bahwa upaya ini untuk meliberalisasi sistem sewa di Swedia yang disebut terlalu kaku dan akan menghapus kontrol sewa pada properti baru di tahun 2022, dikutip dari RT.

Dilansir dari Al Jazeera, kepala Partai Kiri Nooshi Dadgostar menyalahkan Löfven terkait krisis yang terjadi saat ini dan berkata, “Ini bukan berarti Partai Kiri menyerahkan pemerintahan ke Partai Sosial Demokrat, ini merupakan pemerintahan Sosial Demokrat yang menyerahkan ke Partai Kiri dan rakyat Swedia.”

3. Stefan Löfven akan memutuskan dalam satu minggu ke depan

Setelah voting mosi tidak percaya, PM Stefan Löfven akan memutuskan dalam satu minggu apakah ia akan mundur atau memberikan kepercayaan kepada juru bicara parlemen untuk membentuk pemerintahan sementara atau mengadakan pemilu ulang. Pada minggu lalu, Löfven juga belum menentukan apakah akan mundur, terutama setelah Partai Kiri mundur dari koalisi pemerintahan.

Di sisi lain, beberapa pihak menolak kebijakan kontroversial tersebut lantaran disebut dapat meningkatkan harga properti di tengah pandemik. Pasalnya selama ini Swedia memberlakukan regulasi ketat bagi sewa properti agar mempertahankan biaya sewa yang terjangkau meski di kota besar sekalipun.

Bahkan kini banyak pembangun properti yang membangun hunian baru hanya untuk disewakan. Akibatnya masyarakat harus menunggu lama hanya untuk menyewa rumah, sedangkan membeli properti sangat sulit karena tingginya harga rumah, dikutip dari Al Jazeera.