Strategi Kamboja yang Optimis Junta Myanmar Akan Berubah

Strategi Kamboja yang Optimis Junta Myanmar Akan Berubah

Strategi Kamboja yang Optimis Junta Myanmar Akan Berubah – Junta militer Myanmar mengambil alih kendali negara dalam kudeta pada Senin, 1 Februari 2021. Mereka menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis dengan menangkap Kanselir Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan beberapa tokoh senior Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam sebuah penggerebekan dini hari.

Ketegangan antara pemerintah dan militer ini terjadi karena tentara menuduh pemerintah mencurangi pemilihan parlemen pada November 2020 lalu. Kamboja, yang mulai tahun depan akan menjabat Ketua ASEAN, berjanji akan mendorong junta Myanmar untuk membuka dialog dengan lawan politiknya.

Pernyataan itu diungkap oleh Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn. Dilansir Reuters, Prak menyebut Myamar berada di ambang perang saudara. Langkah awal Kamboja adalah menunjuk utusan khusus ASEAN untuk Myanmar yang baru, menggantikan utusan saat ini dari Brunei Darussalam Erywan Yusof.

1. Kamboja optimis sikap junta akan berubah
Jadi Ketua ASEAN, Ini Strategi Kamboja Pulihkan Stabilitas di Myanmar

Pada saat yang sama, Prak juga menyayangkan sikap pemimpin junta sekaligus Perdana Menteri sementara Myanmar, Min Aung Hlaing, yang tidak mengizinkan Erywan menemui Aung San Suu Kyi dan politisi Liga Nasional Demokrasi yang dikudeta.

Prak juga sepakat dengan keputusan ASEAN untuk tidak melibatkan Min Aung Hlaing dalam KTT 38 dan 39 ASEAN yang dihelat 26-28 Oktober 2021. Kendati begitu, Prak masih yakin bahwa pada suatu waktu Min Aung Hlaing akan mengubah sikapnya.

“Hal-hal mungkin dan akan berkembang. Itu akan sangat bergantung pada Myanmar,” tambah dia.

2. Komitmen Myanmar terhadap ASEAN dipertanyakan
Jadi Ketua ASEAN, Ini Strategi Kamboja Pulihkan Stabilitas di Myanmar

Dua diplomat regional, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa ASEAN akan memanfaatkan pelibatan Min Aung Hlaing di ASEAN sebagai instrumen untuk menekan junta.

Sebelumnya, junta menjelaskan bahwa Erywan tidak diizinkan menemui Aung San Suu Kyi karena dia sedang menjalani persidangan atas berbagai tuduhan pelanggaran.

Para diplomat mengatakan, ujian ASEAN yang paling dekat adalah pertemuan puncak ASEAN-China bulan depan, dalam artian apakah organisasi kawasan itu berani tidak melibatkan Min Aung ketika mereka bertemu dengan Presdien China Xi Jinping. Diketahui bahwa China merupakan negara yang memiliki hubungan dekat dengan Myanmar.

Di sisi lain, para diplomat yakin bawah Min Aung Hlaing tidak mungkin menghadiri KTT ASEAN-Uni Eropa akhir tahun ini. Sebab, blok tersebut tergolong sebagai aktor yang paling menentang kudeta militer.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, juga tidak mengetahui sejauh mana komitmen Myanmar terhadap ASEAN.

“Itu adalah pertanyaan (bernilai) satu juta dolar yang tidak dapat saya jawab,” kata Saifuddin dalam konferensi pers terpisah, dikutip dari The Straits Times. 

3. Myanmar masih menjadi anggota ASEAN
Jadi Ketua ASEAN, Ini Strategi Kamboja Pulihkan Stabilitas di Myanmar

Evan Laksmana, peneliti senior di Universitas Nasional Singapura, mengatakan bahwa ASEAN kini lebih bersatu dan tegas dalam menghadapi Myanmar demi mendorong kemajuan. Dia menyebut, beberapa saat lalu ASEAN sempat mengalami perpecahan dalam menyikapi dinamika Burma.

Ketua ASEAN saat ini, Brunei Darussalam, menegaskan bahwa Myanmar masih menjadi anggota organisasi kawasan Asia Tenggara. “Myanmar adalah bagian integral dari keluarga ASEAN dan keanggotaan mereka tidak dipertanyakan. ASEAN akan selalu ada untuk Myanmar dan kami terus menawarkan bantuan melalui implementasi konsensus lima poin,” kata Brunei.

Panglima Tertinggi Tatmadaw, Jenderal Min Aung Hlaing langsung mengumumkan bahwa dia mengambil alih kekuasaan, sembari menuduh adanya kecurangan dalam pemilihan umum yang diadakan pada tahun 2020 lalu, di mana partai Suu Kyi memperluas mayoritas parlemennya dengan mengorbankan perwakilan militer.

Pada Senin (1/2) kemarin, para pemimpin militer langsung mengambil alih kendali selama satu tahun dan mengumumkan keadaan darurat, bahkan menyerahkan kekuasaan kepada Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing. Tampaknya, seperti diwartakan Time, kudeta tersebut akan membatalkan reformasi demokrasi yang dimenangkan sipil Myanmar dengan susah payah. Ini terjadi hanya lima tahun setelah Suu Kyi memenangkan kepemimpinan politik dalam pemilihan paling bebas setelah beberapa dekade berada dalam cengkeraman militer.