Syarat Keperawanan di Tes Masuk Prajurit TNI Perempuan

Syarat Keperawanan di Tes Masuk Prajurit TNI Perempuan

Syarat Keperawanan di Tes Masuk Prajurit TNI Perempuan – Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda Anwar Saadi mengatakan tes keperawanan bukan syarat mutlak perempuan diterima menjadi prajurit TNI. Hal itu ditegaskan saat menerima delegasi Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Komnas Perempuan mempertanyakan moral bagi perempuan di lingkungan TNI, salah satunya isu tes keperawanan bagi calon prajurit. Anwar menjelaskan fungsi kesehatan TNI tidak mengenal tes keperawanan. Akan tetapi dalam konteks formal yang dipahami adalah tes genekologi.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa memberi arahan tentang idn poker android persyaratan kesehatan rekrutmen prajurit Korps Wanita TNI Angkatan Darat (Kowad), dan pengajuan persyaratan pernikahan prajurit TNI AD. Menurutnya, persyaratan tersebut harus memiliki dasar tujuan rekrutmen.

1. Tak ada lagi pemeriksaan kesehatan yang tidak relevan

Rekrutmen TNI AD 2020: Syarat Pendaftaran untuk Lulusan SMA - Tirto.ID

Andika menjelaskan hal-hal yang tidak relevan dengan tujuan rekrutmen tidak akan lagi dilakukan. Ia menyebut nantinya hal itu akan diberitahu lebih lanjut oleh Kakesdam atau kepala rumah sakit.

“Nanti rekan-rekan semua akan diberitahu oleh Kakesdam atau kepala rumah sakit, yang mungkin sudah diberi tahu oleh Kapuskes, ada hal-hal yang tidak perlu lagi dilakukan dan tidak perlu, tidak boleh karena tidak ada hubungannya,” ujar dia.

2. Pemeriksaan kesehatan Kowad sama seperti prajurit TNI AD pria
KSAD: Tak Ada Lagi Syarat 'Keperawanan' Calon TNI AD Perempuan

Andika menjelaskan pemeriksaan terhadap prajurit Kowad harus sama dengan pemeriksaan kesehatan prajurit TNI AD pria, sesuai dengan tujuan rekrutmen.

“Pemeriksaan kesehatan terhadap calon prajurit Kowad harus sama dengan pemeriksaan kesehatan terhadap pemeriksaan prajurit TNI AD,” kata dia.

3. Pernikahan satuan TNI tak perlu lakukan pemeriksaan kesehatan pada calon mempelai
Pacaran Ala Anggota TNI Ternyata Ada Etikanya, Jika Dilanggar 'Bisa Ramai  dan Babak Belur' - Halaman all - Tribun Medan

Selain pemeriksaan kesehatan, bagi prajurit TNI AD yang melakukan pengajuan pernikahan, Andi memberikan arahan, agar persyaratannya hanya melakukan pemeriksaan administrasi terkait pernikahan.

Menurut Andika, satuan TNI tak lagi wajib melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap calon mempelai.

“Apakah mereka sudah melakukan kesehatan apa belum, ya biarkan saja pada mereka. Mereka sudah dewasa, dan manakala mereka sudah memutuskan untuk menikah, ya kita yakin prajurit kita sudah cukup dewasa dan matang, untuk memutuskan apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan,” kata dia.

4. Syarat keperawanan bagi calon prajurit TNI perempuan sempat ramai
KSAD: Tak Ada Lagi Syarat 'Keperawanan' Calon TNI AD Perempuan

Syarat keperawanan sempat ramai sebagai persyaratan kesehatan bagi calon prajurit TNI perempuan. Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda Anwar Saadi mengatakan, tes keperawanan bukan syarat mutlak perempuan diterima menjadi prajurit TNI.

Persyaratan bagi calon prajurit TNI perempuan ini juga sempat menjadi sorotan Komnas Perempuan yang mempertanyakan moral bagi perempuan di lingkungan TNI AD, salah satunya isu tes keperawanan bagi calon prajurit. Namun, Anwar menjelaskan fungsi kesehatan TNI tidak mengenal tes keperawanan, akan tetapi dalam konteks formal yang dipahami adalah tes genekologi.

TNI menjunjung tinggi kehormatan perempuan sehingga dalam konteks tes keperawanan yang ditanyakan Komnas Perempuan tidak langsung merupakan ciri moral tetapi lebih kepada fungsi kesehatan.

“Tes genekologi merupakan bagian dari pemeriksaan kesehatan dan itu tidak menjadikan seseorang gagal menjadi prajurit akan tetapi menjadikan catatan dan data saja bukan berarti menjadikan tanda moral seseorang untuk tidak lulus,” kata Anwar, saat menerima delegasi Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (6/4/2021).

“Pemeriksaan kesehatan merupakan kewenangan dari fungsi kesehatan dalam hal ini Puskes TNI, Dinas Kesehatan Angkatan Darat, Laut dan Udara, sehingga sudah merupakan aturan yang telah disepakati bersama,” kata Anwar dalam keterangannya, Selasa (6/4/2021).

TNI menjunjung tinggi kehormatan perempuan sehingga dalam konteks tes keperawanan yang ditanyakan Komnas Perempuan tidak langsung merupakan ciri moral tetapi lebih kepada fungsi kesehatan.

“Tes genekologi merupakan bagian dari pemeriksaan kesehatan dan itu tidak menjadikan seseorang gagal menjadi prajurit akan tetapi menjadikan catatan dan data saja bukan berarti menjadikan tanda moral seseorang untuk tidak lulus,” katanya.